GOWA, UJUNGJARI.COM -‐ Setelah diserahkan ke DPRD Gowa, Jumat awal Oktober lalu, kini tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yakni tentang Zona Nilai Tanah (ZNT), tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2035 dan perubahan atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan mulai digodok di meja legislatif Gowa.
Hal itu ditandai dengan pernyataan persetujuan delapan fraksi DPRD Gowa yang berlangsung secara paripurna di DPRD Gowa, Rabu (6/10/2021) sore kemarin dipimpin Ketua DPRD Gowa Rafiuddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Juru bicara Fraksi PKB Muhammad Dahrul Jabir menyatakan mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengusulkan tiga Ranperda ini. Menurutnya ketiga Ranperda tersebut akan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa.
Pada Ranperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2035 kata Dahrul, pariwisata kedepannya sangat menjanjikan terhadap perekonomian di Kabupaten Gowa khususnya dalam peningkatan PAD dan dapat memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sebagai andalan dalam pembangunan dan pertumbuhan daerah.
” Kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Pemkab Gowa serta diharapkan pengelolaan kepariwisataan Gowa ke depan bisa menyediakan fasum yang memadai pada tempat wisata untuk menarik wisatawan datang ke Gowa,” usulnya.
Sementara pada Ranperda Zona Nilai Tanah, juga turut diapresiasi PKB karena Pemkab Gowa berupaya membuat produk hukum daerah yang salah satu wujud tata kelola dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Meski begitu atasnama fraksinya menyarankan agar dikaji lebih mendalam khususnya dalam penetapan zona tanah karena berkaitan dengan tanggung jawab, keserasian dan manfaat.
” Zona nilai tanah di Kabupaten Gowa perlu dicermati lebih mendalam seperti dalam menentukan zona nilai tanah yang terlebih dahulu melihat potensi pemanfaatan tanah sehingga dapat menentukan kelas tanah itu sendiri,” jelasnya.
Sedangkan terkait Ranperda perubahan atas Perda Kabupaten Gowa Nomor 12 tahun 2011 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan, Dahrul mengungkapkan Ranperda tersebut merupakan implementasi dari undang-undang cipta kerja dan sesuai peraturan perundangan bahwa sektor pertambangan adalah kewenangan provinsi.
” Kami juga memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah kabupaten untuk mengubah Perda tersebut dan diharapkan dalam pelaksanaan penambangan yang ada dapat dievaluasi untuk mencegah dampak lingkungan yang ada di sekitarnya,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan ketiga Ranperda ini diusulkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gowa. Pasalnya di masa pandemi covid-19 ini perekonomian cukup sulit, terlebih terjadi pemotongan anggaran pada beberapa sektor.
” Cukup berat di tahun 2022 karena pandemi covid-19 yang sangat menghambat perekonomian kita. Kenapa kita dorong tiga ranperda ini agar kita tidak keteteran dengan situasi pandemi yang diharapkan nantinya bisa menutupi minimal 50 persen dari pemotongan-pemotongan yang dilakukan karena pandemi covid-19,” kata Adnan.
Adnan menjelaskan bahwa pajak pariwisata, pemukiman, dan minerba adalah sektor yang besar untuk sumber PAD. Karena, hasil pendapatannya dapat langsung masuk ke Kabupaten Gowa.
” Dengan adanya Ranperda ini, nantinya diharapkan dapat membangun dan mendorong sektor pariwisata agar lebih kreatif lagi. Sedangkan Ranperda ZNT nantinya akan menjadi dasar untuk menetapkan standar umum dalam transaksi jual beli tanah,” jelasnya.
Pada rapat paripurna ini Bupati Gowa turut didampingi Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni dan diikuti virtual para pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.-
