MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Pusat memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat status pandemi covid-19 berada pada level I hingga III.
Namun, proses PTM yang bisa dilakukan adalah secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, harus mengacu pada SKB empat menteri diantaranya Menteri Kesehatan, Mendikbud Ristek, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
Untuk wilayah Makassar, tampaknya proses PTM masih belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Pasalnya, status pandemi covid-19 di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan masih level IV.
Kendati demikian, Pemerintah Kota Makassar tetap mempersiapkan kemungkinan untuk PTM bagi murid TK (PAUD), SD, hingga SMP.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto pihaknya sudah membuat perangkat aturan yang harus dilakukan sebelum proses PTM berlangsung di Makassar.
Salah satunya, mempersiapkan sekitar 200 ribu antigen untuk pemeriksaan para siswa sebelum mengawali proses PTM.
“Ada sekitar dua ratus ribu antigen yang saya siapkan untuk mengawal anak-anak yang akan melakukan pembelajaran tatap muka,” ungkap Danny belum lama ini.
Selain itu, seluruh guru sudah melakukan vaksinasi. Aturan ketat untuk penerapan protokol kesehatan dalam lingkungan sekolah juga sudah disiapkan. Misalnya dalam sekali proses tatap muka, maksimal hanya 50 persen yang ikut belajar di kelas. Sementara siswanya mengikuti pembelajar secara daring.
Sekolah juga wajib menyiapkan alat cuci tangan yang representatif untuk para siswa, termasuk bisa secara konsisten untuk mengatur kondisi agar tidak terjadi kerumunan dan tetap jaga jarak di sekolah.
“Karena saya juga tidak mau spekulasi. Ini keselamatan anak-anak kita ini mutlak. Saya akan bertanggung jawab kalau misalnya tidak memungkinkan saya pasti lindungi anak-anak kita. Itu yang pasti,” tambah Danny.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar yang juga Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mengatakan pembelajaran secara daring yang berlangsung selama pandemi covid 19 telah menurunkan kualitas pendidikan.
Rudianto menilai kondisi itu dipengaruhi kedisiplinan anak didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Dimana mereka masih merasa liburan sekolah. Selain itu, ikut mempengaruhi terbatasnya akses teknologi, keterbatasan kouta internet dan lainnya.
“Itu anak-anak sekarang merasa masih libur panjang, ini kan sudah berlangsung 2 tahun,” jelasnya.
Olehnya, dewan pendidikan meminta pemerintah segera menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dengan catatan, penularan covid 19 sudah terkendali dan status pembatasan telah dicabut pemerintah.
“Kalau status PPKM telah dicabut dari level 4 ke 3, sudah bisa dimulai. Lebih cepat lebih baik, karena observasi kita ada penurunan kualitas pendidikan,” ungkapnya.
Rudianto menambahkan sistem pembelajaran online saat ini banyak dikeluhkan, karena keterbatasan ekonomi orang tua siswa untuk membeli kouta internet.
“Kelihatan tentunya ada pembeda secara virtual dengan tatap muka langsung. Yang punya banyak kouta tidak masalah ikut, tapi bagaimana siswa yang tanda petik makan saja susah apalagi beli kouta,” tutupnya. (rhm)
