DPRD Kaltara Minta UPA Kawal Pengelolaan Keuangan

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — DPRD Provinsi Kalimantan Utara melakukan penandatangan MoU dengan Universitas Patria Artha (UPA), Jumat (25/6) di Kampus UPA Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Gowa.

UPA rencananya akan mengawal dan memberikan pendampingan terhadap pengelolaan keuangan milik DPRD Kaltara agar bebas dari indikasi temuan BPK dan korupsi.

Rektor Universitas Patria Artha (UPA) Bastian Lubis mengatakan Universitas Patria Artha hadir untuk memberikan warna dalam memajukan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia.

“Tidak ada unsur politik, kerjasama UPA dengan DPRD Kaltara, hadir untuk memberikan warna dalam membangun SDM di Kaltara,” ujarnya.

Dia mengemukakan, Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang sangat memadai, disamping Kaltara berdekatan langsung beberapa wilayah yang sangat strategis. Termasuk rencana pembangunan ibu kota negara.

“Ini Kaltara memiliki kekayaan sumberdaya alam, disamping Kaltara merupakan provinsi baru, dan dekat ibu kota negara sehingga pemerintah pusat wajib berinvestasi dalam memajukan wilayah ini,” kata Bastian.

Dia melanjutkan, ada beberapa agenda setting yang akan dilakukan di Kaltara, diantaranya melaksanakan neurosains terapan dan mengawal tata kelola keuangan.

“Kami berharap Kaltara jadi pilot project dalam membangun mekanisme dan tata kelola pemerintahan maupun keuangan yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltara
Andi Hamzah mengatakan kerjasama tersebut segera direalisasikan. Sebagai provinsi baru, penting bagi Kaltara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Apalagi, Kaltara dikenal sebagai daerah dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah.

“Kaltara itu memiliki sumber migas belum lain tambang emas, tidak hanya satu titik tapi berbagai titik, batu-bara dan posisi Kaltara masih dibawah rata-rata karena masih provinsi baru, masih banyak ketertinggalan, kami perlu pendampingan dari UPA yang sudah membidangi, UPA sudah banyak memberikan pendampingan,” katanya.

Melalui Kerjasama tersebut, Hamza berharap nantinya Kaltara bisa lebih maju lagi.

“Secepatnya kita akan realisasikan, ini juga untuk mengkawal pembahasan anggaran di DPRD dan Konsepnya kerjasama kita, akan dibahas lebih lanjut. Pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kaltara,” tutup Hamza.

Hamzah menambahkan, kerjasama ini bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang bisa merugikan keuangan negara.  (*)