MAKALE, UJUNGJARI.COM-Kelanjutan Pembangunan Toraja Airport berjalan lamban lantaran persoalan tanah sehingga pemerintah Pusat gelontorkan anggaran terbatas.
Dibandingkan bandara didaerah lain cukup besar APBN digelontorkan pusat karena persoalan tanah tidak berkepanjangan. Bahkan sudah bersertipikat dan diserahkan ke pusat pengelolaannya.
Sejatinya kehadiran bandara Tana Toraja potensial menumbuhkan ekonomi daerah karena didukung pariwisata. Tapi faktanya tidak demikian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembebasan lahan bandara kelas tiga Tana Toraja seluas 140 ha sudah final dan selesai dari Pemda. “Namun yang terjadi persoalan internal keluarga pembagian uang hasil pembebasan tidak merata kepada rumpun keluarga,” terang Kepala Bandar Udara (Kabandara) Toraja, Anas Labakara saat menggelar Coffe morning bersama media di kantor Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Mengkendek, Kamis (24/6).
Menurut Anas, status kelas tiga Toraja Airport karena berada di Kabupaten, hanya sebagai pengumpan ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin karena memiliki rute internasional.
Jika masyarakat Toraja menghendaki Toraja Airport naik kelas ayo kita kerjasama. Pintu Ka Bandara terbuka lebar 24 jam melayani dan konsultasi peningkatan bandara kedepan, sebab menjadi tugas bersama bandara maju dan aman, sebut Anas.
Anas tidak menimpali sejak pembangunan Toraja Airport 10 tahun lalu tahun 2011, sudah habiskan anggaran Rp800 milyar. Dan tahun 2021 hanya menerima tambahan APBN Rp100 miliar diprioritas pekerjaan obstacle dua arah ujung Utara 4 gunung, dan ujung Selatan 1 gunung.
Anas Labakara pun jelaskan, pembangunan Bandara Toraja esensinya melayani masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. (agus).
