PALOPO,UJUNGJARI.COM–Walikota Palopo yang diwakili Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Firmanzah DP, M.Si menghadiri rapat kemitraan dan pemangku kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan (JKN) serta mempermudah koordinasi antara instasi, BPJS kesehatan menggelar rapat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai kewenangan dan Fungsi masing-masing lembaga/instansi, rapat tersebut dilaksakan di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan, Rabu, 23 September 2020.
Sekretaris Daerah Firmanzah DP menyampaikan dengan adanya forum yang dibentuk, sehingga melakukan pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas kendala dan masalah yang dihadapi dilapangan terutama kaitannya dengan BPJS kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah kendala-kendal yang kita alami selama ini dengan adanya forum ini kita carikan solusinya kemudian kita atasi permasalahan tersebut. ” Ujarnya
Beberapa hal yang disampaikan Sekda pada kesempatan tersebut yaitu kemarin telah di bahas di kantor DPRD mengenai upah PPAS yang dimana salah satu item untuk pembayaran BPJS kesehatan sudah aman dan sudah disepakati, adapum terkait kendala dan masalah akan di tindakan lanjuti oleh Kadis Kesehatan.
“Mengenai covid, alur dan mekanismenya sudah jelas, adapun masalah dan kendala yang terjadi akan kita carikan solusinya sehingga penanganan Covid bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Firmanzah juga menyampaikan di tanggal 21 September 2020 Gubernur telah memberikan surah untuk ketua gugus tugas covid yang inti dari surat tersebut bagaimana pemerintah pusat sudah mengambil strategi untuk mengurangi isolasi mandiri di rumah.
“Jadi gubernur akan melanjutkan isolasi di Makassar yaitu program wisata covid, karena kemarin sempat ada berita kalau wisata covid akan dihentikan.”
Kepala Dinas Kesehatan Palopo, Taufiq, M.Kes menyampaikan terbaik BPJS kesehatan untuk masyarakat yang belum diaktifkan BPJS kesehatanya agar diproses.
“Karena banyak keluarga kami yang sakit dan tiba-tiba tidak aktif bpjsnya dan ini menjadi kendala teman teman yang ada di puskesmas,” katanya.
Lanjutnya taufiq menegaskan bahwa pada bulan Maret Walikota telah menyampaikan semua data yang terdaftar di BPJS kesehatan sudah rampung karena semua data yang di ambil dari RT/RW.
“Akan tetapi ketika ada yang sakit ternyata bpjsnya tidak aktif,” katanya.
Kadis kesehatan Taufiq berharap kepada Sekretaris Daerah Firmanzah untuk melakukan pertemuan kembali kepada RT/RW terutama dukcapil mengenai jumlah penduduk yang ada di Palopo dan mengenai BPJS masyarakat yang belum aktif.
Dalam rapat tersebut hadir ketua Komisi Bidang Kesra DPRD Palopo,Baharman Supri, para Direktur Rumah Sakit Palopo, pimpinan perangkat daerah terkait.
