Realisasi Belanja APBD 2020 Sulsel Urutan Pertama Nasional

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Efektivitas Pencegahan, Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di wilayah kabupaten/kota se-Indonesia dan Pilkada Serentak Tahun 2020, digelar secara virtual, Kamis (27/8/2020).

Pada rapat virtual itu, perwakilan Kementerian Keuangan, merilis persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Hasilnya, berdasarkan Laporan Pemerintah Daerah (data diolah) Ditjen Bina Keuangan Daerah per 27 Agustus 2020, Provinsi Sulawesi Selatan berada diurutan pertama persentase realisasi belanja APBD Provinsi se Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Persentase itu melebihi persentase secara Provinsi bahkan secara Nasional, yakni 62,55 persen Disusul Provinsi DKI Jakarta dengan persentase 60,62 persen.

Usai mengikuti Rapat Koordinasi, Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan, bahwa Rakor ini merupakan visi untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pemerintah Provinsi Sulsel, kata dia, memiliki strategi-strategi khusus, dalam penanganan Covid-19, kemudian bagaimana Sulsel melakukan pemulihan ekonomi.

Terkait Sulsel urutan pertama penyerapan belanja APBD tahun 2020, kata Andi Sudirman, dalam keadaan Covid-19 pun kita tetap melakukan penyerapan.

“Jadi kami (Pemprov Sulsel) dari awal, melakukan cepat tender, sehingga masih Covid pun sudah banyak yang melakukan tanda tangan kontrak, jadi tender sudah berjalan baru masuk Covid,” ucap Andi Sudirman.

Sehingga, pandemi Covid-19, tidak mempengaruhi penyerapan belanja APBD Pemprov Sulsel.

“Strategi kami melakukan tender di awal tahun dan sudah ada beberapa yang kontrak. Seperti, program infrastruktur. Jadi begitu pandemi masuk, sudah banyak yang direalisasikan. Jadi, memang serapan anggaran Semester I luar biasa,” tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), M. Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto; Kepala BNPB, Doni Monardo; Ketua KPU RI, Arif Budiman; Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti; dan KPK RI, Bahrullah Akbar. Serta diikuti oleh Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati se Indonesia. (*)