SIDRAP, UJUNGJARI.COM — Munculnya stigma negatif terkait pemberitaan di beberapa media online dimana adanya pernyataan legislator Sulsel H.Syaharuddin Alrif yang menyatakan niat baik Partai NasDem memberikan bantuan 2.000 alat rapid test tersebut ditolak Pemerintah Kabupaten Sidrap
Padahal, sejatinya pemerintah daerah tidak pernah menolak bantuan siapapun yang ingin percepatan penanganan penularan wabah corona ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebaliknya, justru pemerintah senang ada partai yang ingin membantu dalam hal memberikan bantuan 2.000 alat tes cepat atau rapid test Covid-19.
Hanya saja, bantuan partai Nasdem ini dipolitisir seolah-olah pemerintah tidak ingin bantuan itu disalurkan, bahkan dikatakan bahwa Partai Gerindra dan Demokrat menolak juga.
Padahal Pemkab Sidrap justru ingin semua pihak terlibat percepatan penanganan penularan virus Corona di Bumi Nene Mallomo.
Namun, polemik statemen partai Nasdem ini membuat dua partai pendukung Pemerintah H. Dollah Mando yakni partai Gerindra dan Demokrat angkat bicara.
Penegasan itupun dilontarkan Sekertaris Partai Demokrat Sidrap Ahmad Jafar. Ia menilai bantuan Nasdem itu sangat dipolitisir seolah-olah pemerintah diam dan tak bisa berbuat apa-apa menangani wabah ini dan tidak mau menerima bantuan Nasdem.
“Maka sebagai Sekretaris Partai Demokrat Sidrap saya sampaikan bahwa sekiranya Saudara Syaharuddin Alrif keliru menyampaikan Dollah Mando selaku Bupati menolak bantuan itu. Janganlah mempolitisasi hal ini dengan menafikkan fakta yang sebenarnya,”ungkap Ahmad Jafar.
Sepengetahuan kami, pada bulan Maret yang lalu, Partai Nasdem Sidrap memberikan bantuan APD ke RS Arifin Nu’mang dan bulan April Pak Rusdi Masse selaku anggota DPR RI juga pernah memberikan bantuan APD dan lainnya yang diterima Tim Gugus Covid Sidrap yang saat itu saudara Syaharuddin Alrif sendiri yang serahkan.
“Berarti hal itu, merupakan fakta jika pemerintah Sidrap selalu Welcome dan terbuka menerima bantuan siapapun, termasuk bantuan 2.000 Rapid Test dari Nasdem ini,”lontar Ahmad Jafar.
Untuk itu, kata dia lagi, terkait bantuan Rapid Tes dan melaksanakan langsung di lapangan saya yakin pemerintah Sidrap pasti akan memberikan ruang selama hal itu sesuai standar SOP agar terpadu dan terkoordinir, baik penyaluran maupun pelaksanaannya itu tetap dilakukan melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sidrap.
“Karena yang paling mengetahui secara Data mengenai kelompok beresiko tinggi yang perlu dilakukan rapid test adalah Tim Gugus Tugas,”katanya.
“Virus Corona Covid 19 itu mutlak musuh bersama bukan cuma sidrap tapi di dunia. Tim Gugus Covid mulai pusat sampai ke daerah itu dibentuk bukan tujuan mempertahankan atau merebut kekuasaan akan tetapi semata tugas kemanusiaan. Mereka semua mengemban amanah negara jadi tidak relevanlah kalau kita menjustice bahwa Pemkab Sidrap menolak bantuan Covid19,”singgungnya lagi.
Sekarang ini saatnya kita bersatu melawan Virus Covid19, lepaskan kepentingan politik jangan malahan saling mendiskreditkan. Kita semua adalah Garda terdepan melawan Virus Covid19 dengan cara kita masing-masing dan marilah kita bekerja tanpa Intrik, tetapi semata demi kemanusiaan.
“Dan mudah-mudahan dipahami bahwa tim gugus tugas Sidrap itu anggotanya melibatkan semua Stakeholder yang ada di kabupaten Sidrap yang bekerja bukan hanya soal memutus penyebaran wabah, akan tetapi juga bekerja untuk memastikan masyarakat dapat hidup dalam kondisi sehat tak tertular dalam kondisi pandemi seperti ini.
“Jadi tidak etis dan proporsional kalau dikatakan bahwa Pemda Sidrap menolak bantuan, yang benar adalah bantuan dari manapun sumbernya baik itu dari individu maupun kelompok selama itu sesuai aturan pasti di terima dan akan di tindak lanjuti sesuai dengan aturan oleh tim gugus,” tandasnya. (*)
