Anggaran Dewan Dipangkas 40 M Lebih

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Anggaran dewan yang dikelola sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawedi Selatan dipangkas sedikitnya Rp40 Miliar lebih untuk penanganan Covid-19 di Sulsel.

Anggaran yang dipangkas Rp13 miliar diantaranya berasal dari anggaran untuk perjalanan dinas luar dan dalam daerah termasuk anggaran makan minum.

“Ini untuk memenuhi harapan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri yakni Mendagri dan Menteri Keuangan,” ujar Wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe diruang kerjanya, Kamis (30/4).

Munurut Ulla-panggilan akrab Ni’matullah Erbe kemarin dewan baru saja menggelar rapat anggaran bersama TAPD menyusun plafon anggaran untuk Rp250 miliar dalam waktu dua bulan, jika berlanjut akan ditambah anggaran sebesar Rp250 miliar.

“Dewan juga sudah meminta Pemprov untuk menyusun dan menyerahkan proposal supaya kita bisa dapat angka 500,” jelasnya.

Ulla menjelaskan bila telah dilakukan
rasionalisasi pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Belanja tidak langsung berasal dari belanja pegawai, hibah dan bantuan keuangan.

“Belanja pegawai yang dipangkad sebesar 50,13 persen serta belanja barang sebesar 50,21 persen. Adapun
belanja modal sebesar 43,92 persen,” jelas legislator Partai Demokrat ini.

Ditambahkan soal pencairan anggaran Rp500 miliar, tahap pertama sebesar Rp10 miliar sudah terealisasi. Tahap kedua sebesar Rp117,600 miliar sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Untuk tahap ketiga sebesar Rp372.400 juta juga belum terealisasi.

Ulla menambahkan bila kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal yakni Pertama, untuk penangan kebutuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291.745 miliar
sudah cair sebahagian.

Kedua, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp24,800 miliar juga sudah cair sebahagian.

Ketiga, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp183 miliar lebih belum cair.

“Untuk jaring pengaman sosial anggarannya tak banyak karena pemprov Sulsel hanya sebagai
supporting atau stimulus saja, tapi yang utama dari Pemkot dan Pemkab,” pungkas Ulla. (**)