MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pembangunan kantor lurah Kapasa Raya kecamatan Tamalanrea, kota Makassar, yang dilakukan secara swadaya bukan isapan jempol belaka.
Dibalik kegiatan itu, kuat dugaan terdapat gratifikasi antara pengusaha dengan oknum lurah Kapasa Raya. Selain lahan atau tanah yang dibangun itu belum jelas legalitasnya, (Belum ada akta hibah ke Pemkot), juga pembangunan fisiknya dibiayai dari hasil “Uang Proposal”.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Idris, mengapresiasi inisiatif lurah Kapasa Raya untuk membangun kantor lurah. Hanya saja, komunikasi dan koordinasinya yang tidak ada. “Kita patut apresiasi inisiatif pak lurah yang ingin membangun kantor lurah. Hanya saja, koordinasinya yang kurang. Terlalu cepat bertindak, apalagi saya dengar info, lahan tersebut belum ada akte hibah-nya dari pemilik lahan ke Pemkot. Mestinya, selesaikan dulu legalitasnya baru membangun,” kata Idris Anggota Dewan Fraksi Gerindra yang terpilih dari daerah pemilihan 3 kecamatan Tamalanrea-Biringkanaya.
“Nanti kita panggil pemilik lahan dan lurah Kapasa Raya, kita mau dengar seperti apa proses hibahnya itu lahan. Kemudian, biaya pembangunan fisiknya kenapa mesti harus pakai proposal ke perusahaan perusahaan,” kata Idris.
Diketahui, salah satu pengusaha China telah memberikan lahan 180 meter untuk pembangunan kantor lurah Kapasa Raya. Lokasinya berada di Jalan Batudoang Kapasa Raya. Hanya saja, belum ada proses hibah antara pemilik lahan dengan Pemkot Makassar. Ironisnya lagi, belum jelas legalitasnya, pak lurah langsung membangun di lokasi itu.
“Kenapa pak lurah tidak koordinasi dulu ke Pemkot. Apa urgensinya pak Lurah terburu-buru mencari dana proposal untuk pembangunan kantor lurah. Sabar sabar dulu, jangan juga terlalu semangat, lalu tindakannya keliru,” pungkasnya.
LSM LAKSUS: Kuat Dugaan Ada Gratifikasi
Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Korupsi Sulawesi Selatan (LAKSUS) Muh Ansar, mencium ada aroma gratifikasi dalam pembangunan kantor lurah Kapasa Raya.
Ia menilai, penggalangan dana melalui permintaan dana ke pengusaha untuk membangun kantor lurah salah satu bentuk gratifikasi. “Ada apa pak lurah edarkan proposal untuk pembangunan kantor lurah. Memangnya Pemkot tidak ada uang? wibawa pemerintah kota dimana?. masa’ untuk membangun kantor lurah harus bebankan ke pengusaha, ada apa? bikin malu,,” ujar Muh Ansar.
Terkait lahan yang katanya dihibahkan ke pemkot, lanjut Ansar, mana bukti akte hibahnya. Adakah proses hibah dari pemilik lahan ke Pemkot. “Kalau belum ada akte hibahnya, jangan dulu membangun. Kenapa juga harus terburu-buru. Tunggumi dulu Pak Wali Kota pulang dari Magelang, baru disampaikan, Pak Wali harus tahu ini,” ujar Ansar. (drw)
