MAKASSAR,UJUNGJARI.COM–Guru besar Universitas Negeri Makassar, Prof Dr Ramli Umar memberi klarifikasi terkait pemberitaan yang menyeret dirinya dalam kasus pinjam-meminjam di Pengadilan Negeri Takalar.
Melalui kuasa hukumnya, Ragil Wisdarisman SH, Ramli menyebut klaim para ahli waris (saudara kandung pewaris) seperti dimuat di beberapa media online tidak benar. Ragil juga menyebut pernyataan itu merupakan fitnah kejam yang diframing untuk mendiskreditkan seseorang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ragil menambahkan kebenaran sesuai fakta hukum yang ada adalah terdapat dua objek dengan dua perjanjian yang terpisah.
Pertama, empang Labboka seluas 91.328 M2 adalah dilandasi atas perjanjian Akta Jual Beli semasa pemilik yaitu Hj Nur’aeni Ma’mur masih hidup dan tercatat atas nama dalam sertipikat tanah.
“Sehingga jual beli ini adalah sah dan mengikat antara penjual dan pembeli. Sehingga menurut hukum tanah empang Labboka’ tersebut tidak lagi menjadi bagian objek waris karena telah dijual dan dialihkan oleh pemiliknya semasa hidupnya. Oleh karena itu Ahli Waris tidak berhak lagi mengaitkan objek tersebut sebagai warisan,” katanya.
Kedua, empang Lambere’ seluas 21.377 M2 adalah merupakan jaminan hutang piutang yang dijaminkan oleh pemiliknya semasa hidupnya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam yang sah dan mengikat.
Menurut Ragil, hingga detik ini sama sekali belum pernah ada yang dibayar. Sehingga dalam perkara objek ini wajib hukumnya untuk melakukan pembayaran pelunasan atau penebusan hutang dengan jaminan tersebut.
“Kami pun membantah dan tegas menyatakan tidak benar hal-hal lainnya yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut, dan hal mana dalam agenda mediasi terakhir telah dihadiri oleh para pihak prinsipal Penggugat dan Tergugat. Bahwa ternyata dalam mediasi tersebut telah terbaca maksud adanya dugaan itikad buruk Para Ahli Waris adalah menginginkan dua objek tanah empang kembali tanpa ingin melunasi hutang piutang dan tanpa ingin membeli,” katanya.
Ragil menambahkan hal tersebut tentu bertentangan dengan hak-hak hukum pemegang jaminan hutang dan hak selaku pemilik tanah yang telah membeli.
Ragil menambahkan pihaknya akan mengambil langkah hukum yang tegas sehubungan pemberitaan ini karena telah secara serampangan mencatut dan mengganggu serta merugikan nama baik seseorang dengan framing yang tidak benar dan belum tentu sesuai fakta hukum yang ada sebagaimana dalam ketentuan pidana Undang-undang ITE.
“Adapun perkara perdata ini kami bertindak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan mengikat serta masih lanjut berjalan proses pemeriksaannya dihadapan persidangan dan terlalu dini untuk membuat atau menentukan suatu kesimpulan,” pungkas Ragil.
