Program BSPS Reguler Makassar Tepat Sasaran, Penggunaan Dana Pun Transparan

MAKASSAR, UJUNGJARI–Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Reguler atau biasa disebut bedah rumah untuk Kota Makassar, sudah tepat sasaran. Penggunaan dana proyek pun sangat transparan.

Fasilitator, M Taufik mengatakan, jika ada tudingan terjadi kemahalan harga satuan barang yang diadakan dalam proyek ini, itu sama sekali tidak benar. Alasannya, semua harga barang sesuai dengan spesifikasi.

Lebih jauh, M Taufik menegaskan, untuk membandingkan harga dari program sejenis yakni BSPS Strategis yang juga saat ini sedang berjalan di Kota Makassar, tidak bisa disamakan. Alasannya, BSPS Strategis tidak memiliki spesifikasi bahan yang jelas dalam pengadaan material jadi sangat rawan untuk terjadi permainan harga antara barang yang tertulis di RAB dengan barang yang diserahkan ke warga. Sedangkan untuk program BSPS Reguler Spesifikasi barang sangat jelas dan tidak bisa sama sekali.

Senada dengan M Taufik, fasilitator bedah rumah lainnya, Sadly menimpali, adanya tudingan kongkalikong antara Tim Teknis, Fasilitator Lapangan dan Toko Bahan Bangunan, itu adalah kebohongan dan fitnah besar. Menurut Sadly, program BSPS Reguler di bawah naungan di SNVT Penyediaan Perumahan Swadaya Provinsi Sulsel berjalan transparan serta akuntabel.

“Jadi kalau ada tudingan program ini terindikasi korupsi itu sangat menyesatkan. Program ini kami jalankan dengan penuh tanggungjawab dan tidak mungkin dana untuk warga miskin ini kami kebiri. Jadi saya mohon kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk stop menfitnah dan apabila fitnah itu terus dia hembuskan maka kami akan menempuh jalur hukum, ” tandas Sadly.

Sekadar diketahui, ada dua program bedah rumah yang sama-sama berada di bawah naungan Kementerian PUPR. Namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Tim Teknis berbeda. PPK BSPS Reguler berada di SNVT Penyediaan Perumahan Swadaya Provinsi Sulsel sedang PPK BSPS Strategis berada di
Satker Penyedian Rumah Swadaya di Jakarta. Adapun tim teknis masing-masing berada di Dinas Perumahan dan Permukiman Makassar.

Pemerintah Kota Makassar mendapatkan bantuan 600 unit rumah yang disalurkan di tujuh kecamatan dan 15 kelurahan. Nilai bantuan per unit sebesar Rp17.500.000. Bantuan bangunan fisik sebesar Rp15.000.000 dan Rp2.500.000 untuk upah tukang yang bila ditotalkan sebesar Rp10,5 miliar dari APBN 2019. (*)