BARRU,UJUNGJARI— Komisi I DPRD Barru menggelar rapat kerja dengan BPKA dan BPN bersama para Camat di ruang rapat Komisi I , Kamis(16/1/2025) sore.
Dalam raker terungkap sorotan ditujukan kepada pihak Badan Pengelola Kereta Api( BPKA) Wilayah Sulsel dan ATR/BPN Barru.
Apalagi sorotan itu berasal dari legislator Komisi I yang seolah-olah kompak dengan salah seorang Camat di wilayah Tanete Rilau. Keduanya menyuarakan tingkat kerawanan dari jalur KA disepanjang Tanete Rilau hingga Stasiun Garongkong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kerawanan yang dimaksud.adalah belum adanya draiinase dikedua sisi jalur KA tersebut. Tidak sampai disitu saja sorotan yang disampaikan dalam RDP itu. Pagar pengaman juga tak luput dari kritikan karena disepanjang sisi rel belum ada pagar.
Hal ini diungkapkan Camat Tanete Rilau Akmaluddin saat memberikan saran dan kritikan kepada pihak BPKA. “Sebab musababnya, ini pertimbangan keamanan warga karena sudah sudah ada yang korban. Termasuk beberapa ternak mati terserempet kereta,” ungkap Camat Tanete Rilau.
Legislator Komisi I DPRD Barru Andi Wawo Mannojengi yang lebih awal mengajukan tagihan ke BPKA. Menurutnya mengapa sampai sekarang disepanjang jalur KA dari dua sisinya belum dibuatkan talud atau drainase. “Hal ini urgen untuk mengurangi genangan air dan bisa jadi meminimalisir terjadinya banjir,” ujar Andi Wawo.
Tagihan lain juga diulang Camat Tanete Rilau dihadapan Perwakilan BPKA dari Divisi Pembebasan Lahan, Hasman yang ikut dihadirkan dalam RDP ini oleh Komisi I yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Barru Mursalim Abdullah.
Akmal menyatakan mumpung ada pihak BPKA. Saya hanya mau mengingatkan kembali terkait pola rekruitmen seperti awal pertemuan dengan pihak Pemkab, Camat dan BPKA yang disepakati akan memberi prioritas warga lokal seperti penerimaan security dan cleaning service.
Tetapi faktanya yang diterima justru bukan warga lokal dan cenderung pola rekruitmen yang diterapkan terkesan dilakukan secara tertutup. “Saya berharap adanya konsistensi semua pihak agar warga lokal ikut diberdayakan oleh pihak BPKA,” ucap Akmal dengan nada kritik.
Sementara itu Perwakilan BPKA Sulsel, Hasman memberikan jawaban diluar kapasitasnya karena dia dihadirkan sebagai bagian dari Divisi Pembebasan Lahan BPKA. Namun demikian demi memuaskan hadirin di RDP ini.
Lagi-lagi Hasman menyatakan untuk soal drainase dan pagar pengaman tetap akan dibangun.
“Hanya saja saat ini terjadi keterbatasan anggaran karena ada pengalihan alokasi dana untuk mendukung program pemerintah saat ini,” ujarnya.
“Begitu pula dengan pola rekruitmen tetap ada perhatian kepada tenaga lokal, kendati sangat terbatas dan penerimaan itu sudah dipihak ketigakan dan mungkin saja ada proses penerimaan yang terbatas sehingga tidak diumumkan secara terbuka karena mungkin yang dibutuhkan hanya satu orang tenaga saja” pungkas Hasman.( Udi)
