WAJO, UJUNGJARI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dinilai gagal dalam menyelesaikan persoalan pemanfaatan lahan milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV ke Masyarakat Keera
Bupati Wajo, Amran Mahmud saat dikonfirmasi bahkan tidak mampu memberikan kepastian kepada warganya. Padahal usai dilantik pada Februari 2019 lalu Bupati Amran dengan lantang menaruh janji dan harapan dihadapan 918 Kartu Keluarga (Kk) atau 4.000 jiwa yang terdampak akan menyelesaikan persoalan teresebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sayang di penghujung masa jabatannya yang akan berakhir pada Februari 2024 mendatang, Pemkab Wajo justru kebingungan untuk mencari solusi agar 4.000 warga Kecamatan mendapatkan haknya yang telah diberikan PTPN XIV Keera.
“Kami sejak awal terus mengawal dan membangun komunikasi kepada semua pihak yang terkait utamanya PTPN XIV,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/1/2024).
Belum diketahui pasti apa yang menjadi kendala Pemkab Wajo sehingga persoalan lahan 1.934 hektare yang notabene sudah dimandatkan PTPN XIV Keera ke Pemkab Wajo untuk dibagi ke masyarakat terdampak. Bupati Amran beralasan lahan seluas 1.934 ha yang ditunjuk PTPN XIV Keera belum diketahui titik kordinatnya.
Padahal dalam surat perjanjian kesepakatan bersama antara PTPN XIV Keera, Masyarakat Kecamatan Keera dan Pemkab Wajo yang dibuat di Polda Sulsel, pada Selasa, 30 April 2013 lalu dalam poin pertama sudah menerangkan bahwa lokasi lahan 1.934 ha berada di Dusun Cenranae dan Dusun Bontomare, Desa Ciromanie.
“Pastilah kami mengakui (surat perjanjian kesepakatan bersama antara PTPN XIV Keera, Masyarakat Kecamatan Keera dan Pemkab Wajo yang dibuat di Polda Sulsel, pada Selasa, 30 April 2013). tapi harus ditunjukkan dengan jelas lokasi yg mana dimaksud. Harus dipastikan dulu titik kordinatnya karena perlu diverifikasi,” katanya
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Ir Armayani menjelaskan, surat perjanjian kesepakatan yang dibuat pada tahun 2013 lalu sudah tidak bisa dilaksanakan lagi dengan perkembangan regulasi yang sudah membatasi.
“Pola pelepasan hak tidak memungkinkan lagi dengan regulasi yang baru. Sehingga ditempuh pola pengelolaan lahan dengan sistem pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang proses tahapannya masih diupayakan difasilitasi antara PTPN XIV dengan masyarakat yang ada dilokasi tersebut,” katanya
Disisi lain, Warga Kecamatan Keera, Wawan mengatakan, penjelasan Bupati dan Sekda Wajo semakin memperjelas ketidak berpihakan pemerintah kepada warganya
Alasan ketidak tahuan terkait titik koordinat lahan dan persoalan regulasi hanya alasan pemerintah untuk menutupi fakta yang terjadi kalau lahan yang ada di Dusun Cenranae dan Dusun Bontomare, Desa Ciromanie telah banyak diperjual belikan
“Pemerintah tidak akan berani menjalankan isi surat kesepakatan bersama tersebut, sebab jika itu dilaksanakan maka akan ketahuan siapa yang membeli siapa yang menjual lahan dan itu yang mau ditutupi pemerintah,” jelasnya
Sejauh ini Masyarakat Keera hanya ingin memanfaatkan lahan yang diberikan PTPN XIV Keera untuk bercocok tanam agar bisa mencukupi sandang dan pangan keluarga.
“Yang perlu pemerintah ketahui, masyarakat hanya ingin memanfaatkan lahan itu untuk berkebun. Adapun soal pelepasannya kami akan patuh terhadap aturan,” tandasnya. (*)
