Bupati Barru Support Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa

JAKARTA, UJUNGJARI— Bupati Barru Suardi Saleh mensupport upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan proses digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Hal ini diakui Surdi Saleh saat menghadiri rapat koordinasi nasional pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2023 yang digelar oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hotel Bidakara, Selasa (7/11).

Rakornas yang dibuka Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Teten Masduki tersebut mengusung tema ‘Transformasi pengadaan untuk Indonesia maju’.

Diagenda pelaksanaan kegiatan tersebut juga digelar kegiatan pameran dan seminar Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2023, yang digagas oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).

Keberadaan IAPI berkolaborasi dengan LKPP untuk membuat panduan bagaimana journey pengadaan digital yang lebih baik ke depannya. “Jadi kami tengah merancang bagaimana grand design pengadaan digital,” ucap Sonny Sumarsono, Ketua Umum IAPI.

“Saat ini memang sudah mulai berjalan, namun kami ingin terus meningkatkannya, agar pengadaan digital tersebut bukan sekedar terkait penerapan teknologi, tidak hanya sekedar transaksi memakai e-katalog atau melalui marketplace mitra LKPP, tetapi bagaimana kita menemukan cara yang lebih efektif dan lebih efisien untuk melakukan pengadaan. Bisa lebih cepat, bisa mendapatkan harga yang lebih baik, bisa lebih berkualitas dan bisa meningkatkan pengunaan produk dalam negeri yang berasal dari UMK,” terangnya

Secara terpisah Bupati Barru mengatakan bahwa Rakornas Pengadaan 2023 ini bertujuan untuk percepatan transformasi pengadaan menuju digitalisasi dan percepatan penggunaan produk-produk dalam negeri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal ini sebagai tindak lanjut dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah agar mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.

Rakornas ini juga dihadiri Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo,para bupati dan walikota se-Indonesia.( Udi)