GOWA, UJUNGJARI.COM — PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah sebuah organisasi yang memberdayakan kaum wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di daerah terkhusus kepada negara kesatuan RI.
Melalui 10 program pokoknya, PKK bergerak mendukung pergerakan pembangunan daerah dengan berkontribusi mulai dari tingkat bawah hingga atas hingga tingkat nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu PKK diharapkan mampu melahirkan berbagai program baru yang lebih bersinergi lagi dengan pemerintah.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Gowa Mussadiyah Rauf saat hadir dalam rapat kerja daerah TP PKK Gowa yang berlangsung di Hotel Almadera, Makassar, Jum’at (3/11) lalu.
Rakerda yang diikuti para ketua TP PKK kecamatan dan pengurus kabupaten ini serta sejumlah kader Posyandu ini menurut Mussadiyah, Rakerda ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun berjalan.
“Program Tim Penggerak PKK Kabupaten juga harus mengakomodasi aspirasi kecamatan mengingat para kader di tingkat bawah lebih memahami kondisi dan potensi wilayah yang berbeda-beda, selain itu program pembinaan dan pendampingan oleh TP PKK Gowa harus terus dimantapkan sehingga terwujud ritme program dan kegiatan organisasi yang terkoordinasi serta sinergi pada semua jenjang,” jelas istri Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni ini.
Mussadiyah pun berharap para pengurus TP PKK di segala jenjang mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama, khususnya dalam mempedomani hasil Rakernas IX Tahun 2021.
“Hasil Rakernas IX pada 2021 diharapkan bisa dipedomani oleh seluruh tim penggerak PKK di segala jenjang dan mampu dirumuskan dalam program strategis dan inovatif untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa,” kata Mussadiyah.
Di agenda yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Gowa Muhammad Basir selaku unsur pembina TP PKK Gowa mengatakan peran PKK dalam setiap program kerja baik di kecamatan, desa dan kelurahan sangat penting.
“PKK harus menjabarkan 10 Program Pokok dengan baik. Para kepala desa dan PKK pun harus paham terkait dengan penggunaan anggaran dana desa. Dalam penggunaan anggaran desa untuk kegiatan PKK tidak boleh dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk program kerja. Jika dalam bentuk uang itu akan jadi temuan nantinya sehingga PKK memang perlu memahami penggunaan anggaran negara tersebut, “” jelas Basir.
Basir juga mengusulkan agar para Ketua TP PKK di kecamatan sedapat mungkin proaktif berkoordinasi dengan Camatnya dengan sebisa mungkin menyelipkan program PKK di program kecamatan. –
