Panitia Lelang Diminta Pertimbangkan Komplek Green Eterno jadi Lokasi PSEL, Ini Alasannya

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Panitia lelang proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) agar mempertimbangkan secara matang komplek gudang Green Eterno kelurahan Bira, kecamatan Tamalanrea, kota Makassar, untuk dijadikan lokasi PSEL.

Sebab di lokasi itu, terdapat berbagai permasalahan yang bisa merugikan pemerintah. Selain warga menolak karena daerah padat penduduk, 24 sertifikat Green Eterno “Tergadai” di bank. Serta ada 4 sertifikat masih dipegang pemilik lahan alias belum beralih ke Green Eterno.

Hal itu diungkapkan Ketua RT Mula Baru, Yusuf M Said kepada media ini, Rabu (23/8/2023).

“Iya, saya tahu persis itu, semua sertifikat Green Eterno digadaikan di bank, dan masih ada empat sertifikat lainnya dipegang oleh pemiliknya. Empat sertifikat itu merupakan lahan akses jalan masuk ke Green Eterno,” kata Yusuf.

Ia menjelaskan, luas lahan di Green Eterno hanya 7 hektar lebih, dan didalamnya terdapat kompleks pergudangan tua. Di belakang Green Eterno, memang ada sungai, tapi sungai kecil yang bisa dikategorikan hanya saluran air (drainase).

“Saluran air ji disitu, bukan sungai. Kalau musim kemarau kering, kalaupun ada airnya itu limbah cair dari beberapa pabrik di sekitarnya,” kata dia.

Ia menjelaskan, warga Mula Baru dan sekitarnya menolak proyek PSEL tersebut. Karena di daerah itu kawasan padat penduduk. Warga khawatir akan terjadi pencemaran lingkungan.

“Mestinya proyek PSEL dibuat jauh dari pemukiman penduduk. Biar bagaimana konsep PSEL itu tetap akan berdampak ke masyarakat, apalagi lalu lintas armada sampah akan melalui pemukiman penduduk, dan bikin macet,” ujarnya.

Ketua LPM Kelurahan Bira, H Anwar meminta kepada panitia lelang proyek PSEL agar mempertimbangkan Green Eterno sebagai lokasi PSEL. Harus betul-betul dipertimbangkan, jangan karena ada kepentingan atau “Deal-deal” didalamnya Green Eterno dipaksakan menjadi lokasi PSEL.

“Anggota Dewan utamanya yang duduk dari daerah pemilihan Tamalanrea-Biringkanaya harus mengawal ini, harus tegas dan berpihak kepada warga,” kata H Anwar.   (drw)