Pemprov Sulsel Dorong Upaya Pertumbuhan Ekonomi Hijau

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong upaya pertumbuhan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau bertujuan untuk menciptakan ketahanan iklim, pangan dan responsif gender untuk mendorong pencapaian target pembangunan hijau yang berkelanjutan.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama International Centre for Research in Agroforestrtry (ICRAF) Indonesia dan Global Affair Canada melakukan Kick-Off Integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025.

Kick off ekonomi hijau ini dicanangkan melalui proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives).

Direktur Asia ICRAF, Sonya Dewi, mengatakan, strategi pembangunan ekonomi hijau sangat diperlukan dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Susel.

Sonya juga menyatakan bahwa Satu Data merupakan bagian penting dari proses data dan informasi pengelolaan pembangunan di Sulsel yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Menurutnya, mengaktifkan program satu data merupakan bagian penting untuk mendukung penyusunan GGP karena perlu data yang sahih dan up to date.

“Kedepan, ICRAF Indonesia masih berkomitmen melanjutkan dukungan dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi hijau dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, landsekap, dan desa terpilih,” ujarnya, Selasa (8/8) di hotel Claro Makassar.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ichsan Mustari mengatakan, pengarusutamaan pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam proses perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan penting dilakukan.

Itu menjadi salah satu upaya untuk menentukan program pembangunan yang berlandaskan ekonomi hijau, terlebih lagi Kementerian PPN. Itu didukung oleh program Bappenas yang telah mengembangkan dan meluncurkan indeks ekonomi hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan konsep kebijakan transformasi ekonomi.

Yakni dengan cara mengadopsi konsep ekonomi hijau yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam.

“Dengan begitu, Sulsel akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau dan bisa menentukan langkah dan strategi pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi hijau melalui penyusunan masterplan dan roadmap,” ucap Ichsan Mustari.

“Sehingga dapat menjadi teladan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) bagi
provinsi-provinsi lain di Indonesia,” sambungnya.

Pemprov Sulsel berkomitmen dan inisiatif untuk mengambil peranan dalam mencapai Pertumbuhan ekonomi hijau.

Inisiatif tersebut ditunjukkan dalam visi Sulawesi Selatan menjadi provinsi terkemuka di Indonesia dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan. Juga dipertegas dalam misi mewujudkan Sulsel sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan.

“Misi tersebut mencakup upaya-upaya pokok dalam penataan ruang, termasuk di antaranya pengelolaan lingkungan hidup dan hutan,” sebutnya.

Dalam upaya mendukung inisiatif ini, pembangunan ekonomi hijau Sulsel mencakup upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan kehutanan.

Dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan melalui penguatan kemitraan antara sektor swasta, mitra pembangunan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerhati konservasi, dan masyarakat sipil.

Semantara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel Setiawan Aswad mengatakan bahwa verdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 terdapat sasaran dan indikatorprioritas yang ditetapkan, telah sejalan dengan pilar ekonomi hijau.

Namun untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dalam pertumbuhan ekonomi hijau kedepan, beberapa catatan hasil evaluasi RPJPD perlu menjadi bahan pertimbangan.

Tujuannya untuk melahirkan integrasi yang lebih tajam bagi proses perumusan visi misi, arah kebijakan, dan sasaran ekonomi hijau, kedalam dokumen perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan. (**)