Soal Proyek Rehab Puluhan Sekolah, Kadisdik Takalar Bungkam

MAKASSAR, UJUNGJARI--Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar, Muh Nurdin,  tidak memberikan komentar apa pun terkait proyek rehab puluhan gedung Sekolah Dasar tahun 2020 hingga 2022, yang kini tengah dilaporkan aktivis antikorupsi ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.

Konfirmasi yang dilayangkan www.ujungjari.com via pesan singkat WhatsApp, tersampaikan namun tidak direspon. Ini bukan kali pertama, konfirmasi lain yang dilayangkan pada pekan lalu hingga Minggu (16/04/2023) siang, juga   tidak digubris. Muh Nurdin tetap bungkam dan enggan memberikan komentar.

Diketahui, Aktivis antikorupsi dari Celebes Law And Transparency (CLAT) Jumat (14/04/2023) siang,  melaporkan dua kegiatan proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar yang diduga bermasalah. Kedua proyek tersebut adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar di salah satu hotel di Kota Makassar, serta proyek rehabilitasi puluhan Gedung SD dari tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Takalar.

Ketua Umum CLAT, Ray Gunawan menegaskan, pihaknya berharap tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulsel segera menelaah kedua item kegiatan serta proyek yang dilaporkan.

Adapun jumlah utusan sekolah yang mengikuti kegiatan RKAS tersebut sebanyak 237. Jika dikalikan jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan dengan dana yang disetor tiap sekolah, maka ditaksir dana yang terkumpul mencapai Rp402 juta.

Ray juga meminta agar proyek rehabilitasi puluhan Gedung SD dari tahun 2020 hingga 2022 di Kabupaten Takalar, ikut ditelisik oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel. Puluhan rehab gedung sekolah dasar itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Intinya, kata Ray, terkait spesifikasi pekerjaan serta dugaan praktif setor menyetor fee.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK), Ramzah Thabraman, Minggu (16/04/2023), sangat  mengapresiasi langkah CLAT melayangkan aduan ke Kejaksaan Tinggi Sulsel.  GNPK, kata Ramzah, mendukung, karena masalah di sektor pendidikan serta kesehatan harus menjadi atensi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan pengawalan penggunaan anggaran. Jika ada penyalahgunaan dana di dua sektor itu, APH pasti akan memberi atensi serius. Pasalnya, sektor pendidikan dan kesehatan menyangkut hajat hidup orang banyak.

“GNPK bersama belasan lembaga antikorupsi yang menjadi koalisi, pekan ini juga akan melakukan koordinasi untuk menyatukan sikap mengawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.

Menurut Ramzah, hal lain yang juga harus diusut terkait pengelolaan dana BOS di Kabupaten Takalar. “Secepatnya akan kami koordinasi dengan rekan rekan aktivis se Sulselbar,” tegas aktivis yang berkantor di Gedung Grand Slipi Lantai 18, Jakarta ini.Ramzah menambahkan, di bawah kepemimpinan Kajati Sulsel yang baru, Leonard Eben Ezer Simanjuntak yang tegas, berefek pada spirit pegiat antikorupsi, khususnya di Sulsel untuk  kembali bersemangat mengawal pemberantasan korupsi, melalui peran serta masyarakat. (*)