KEPULAUAN SELAYAR – Wakil Bupati Kepulauan Selayar H Saiful Arif, SH melakukan presentasi pada roadshow daring percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Selayar di Ruang Vidcom Rumah jabatan Bupati Kepulauan Selayar, Rabu (15/3/2023).
Presentasi ini dilakukan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar pada rapat teknis roadshow daring Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhajir Efendy.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam presentasinya, Wabup menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Tahun 2021 angka stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 27,7 persen dan pada tahun 2022 menjadi 31,1 persen.
Menurut wabup data SSGI tersebut masih perlu didiskusikan. Pasalnya hasil intervensi program dan kegiatan pada Tahun 2022 yang dilaksanakan secara terpadu sampai tingkat desa/kelurahan dan dusun/lingkungan menunjukkan bahwa angka Stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 20.69% (Data PPGBM).
“Menurut kami pak menteri, ini adalah angka yang lebih realistis dan konkret,” ucap Wabup.
Saiful Arif juga memaparkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 sebesar 12,45% dan pada Tahun 2022 turun menjadi 12,24% (Data BPS). Khusus Kemiskinan Ekstrem terjadi peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 2,49% atau 3.380 jiwa menjadi 3,36% atau 4.590 jiwa pada Tahun 2022 (data BPS).
Sedangkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 43.549 jiwa, terdiri dari Desil 1 sebanyak 15.85, Desil 2 sebanyak 14.508, Desil 3 sebanyak 13.184.
Sementara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2022 oleh Kementerian Sosial sebanyak 73.971 Jiwa dari Kementerian Sosial, terdiri dari Penerima BPNT sebanyak 11.319 jiwa, Penerima PKH sebanyak 7.728 Jiwa, Penerima PBI JKN sebanyak 59.275 Jiwa.
Selain itu, Wabup juga memaparkan terkait isu permasalahan penurunan Stunting serta isu permasalahan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Di akhir paparannya, Wabup menaruh harapan dan usulan Kepada Pemerintah Pusat agar menyiapkan pembiayaan melalui APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik untuk penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem bagi kabupaten dan kota yang masih tinggi angka stunting dan kemiskinan ekstremnya.
Selain itu juga penting pengadaan alat pemeriksaan HB pada remaja puteri serta bantuan alat kesehatan seperti antropometri sesuai standar yang direkomendasikan WHO sebanyak 307 unit sesuai jumlah Posyandu.
Wabup juga meminta agar ada pengangkatan Paramedis seperti dokter, ahli gizi, bidan, perawat, sanitarian dan penyuluh kesehatan di setiap Puskesmas, pembinaan TPPS oleh Provinsi secara rutin ke Kabupaten Kepulauan Selayar, juga support dana kelanjutan program TPPS.
Menurutnya yang tatkala penting adalah bimbingan teknis untuk para operator yang melakukan input Aksi Bangda Kemendagri, koordinasi dan sinkronisasi antara Lembaga/Kementerian dengan Daerah baik dalam Program maupun Rencana Kerja, serta peningkatan kapasitas TKPKD dalam menyusun kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem yang lebih inklusif. (Humas Diskominfo SP/Im)
