GOWA, UJUNGJARI.COM — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan memberikan dukungan penuh kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) untuk melakukan penataan kembali daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang.
Dukungan itu disampaikan Adnan saat saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka menyikapi isu strategis terkait konservasi lingkungan dan strategi pengelolaan DAS Jeneberang di ruang rapat kantor Bupati Gowa, Senin (19/9) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mari kita sama-sama rapikan. Kita dukung 100 persen Kepala BBWS Pompengan Jeneberang untuk melakukan penataan ini,” ujar Adnan.
Adnan mengatakan, hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga Bendungan Bilibili agar tetap terjaga kedepan. Apalagi menurutnya saat ini daya tampung Bendungan Bilibili tidak seperti dulu, sehingga ketika hujan turun pasti dilakukan pembukaan pintu air.
” Dan ketika dilakukan pembukaan pintu air, maka inilah yang mengakibatkan banjir di sepanjang aliran sungai Jeneberang. Supaya kita betul-betul bisa menjaga bendungan agar bisa pulih seperti dulu karena kita juga berkepentingan untuk itu dimana setiap musim penghujan ketika melewati elevasi maka akan dilakukan pembukaan pintu air dan ketika dibuka maka ini akan mengakibatkan banjir di sepanjang aliran sungai Jeneberang,” kata Adnan.
Adnan menyebutkan dalam penataan ini, ada dua yang perlu diperhatikan yaitu, lokasi tambang di sepanjang DAS Jeneberang. Dirinya meminta BBWSPJ untuk melakukan pendataan dan identifikasi lokasi yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan penambangan.
“Kalau ada lokasi yang memang tidak boleh ada aktivitas tambang maka tidak boleh ada aktivitas tambang di situ. Ini butuh ketegasan, siapapun tidak boleh melakukan aktivitas tambang,” tambahnya.
Kemudian yang perlu diperhatikan kata Adnan adalah kawasan kuliner seperti lesehan. Ia berharap jika memang akan ditertibkan, maka harus disiapkan tempat relokasi yang strategis karena ini menyangkut pendapatan masyarakat.
“Pemkab Gowa akan menunjuk satu dinas untuk melakukan pendataan masyarakat yang berjualan dan terkena dampak penataan kawasan. Kemudian balai menunjuk titik yang lebih strategis yang bisa ditempati saat pemindahan atau relokasi. Saya berharap kita tidak memutus pendapatan masyarakat yang mampu memberikan kehidupan,” kata Adnan lagi.
Sementara itu, Kepala BBWSPJ Djaya Sukarno mengatakan dalam penataan ini pihaknya akan melakukan pemetaan area-area yang boleh dan tidak boleh dilakukan penambangan.
Djaya juga mengatakan bahwa BBWSPJ akan berusaha memenuhi tuntutan masyarakat khususnya yang memanfaatkan sekitar bendungan untuk wisata kuliner. Menurutnya tempat-tempat kuliner yang ada saat ini berada di area genangan dan dianggap membahayakan pemilik maupun pengunjung.
“Nanti kami akan carikan lokasi-lokasi yang view-nya bagus dan aman juga untuk masyarakat. Kami juga akan koordinasi dengan Dinas Pariwisata karena kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan proses penataan sendiri masih berjalan,” tambah Djaya dalam rakor yang turut dihadiri Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni, Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Andi Bakti Haruni, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, Kadis LH Gowa Azhari Azis, Kadis PM-PTSP Gowa Indra Setiawan Abbas dan jajaran Direksi Perusda Holding Company Gowa Mandiri. –
