MALILI,UJUNGJARI.COM–Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyerahkan 2 (dua) buah Ranperda Tahap II Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutim dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Jumat (12/08/2022).
Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lutim, Aripin didampingi Wakil Ketua II, Usman Sadik tersebut juga dirangkaikan dengan pembentukan Pansus 2 dan Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA. 2022 antara Bupati Luwu Timur dan Ketua DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Bupati Budiman mengungkapkan, Pada Sidang Paripurna ini, Pemerintah Daerah menyerahkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal dan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Penyerahan Kedua Ranperda ini, kata Budiman, merupakan salah satu upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan. Juga untuk memenuhi kewajiban konstitusional, utamanya dalam hal pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur TA. 2022.
Selanjutnya Bupati Luwu Timur memberikan gambaran singkat kepada Dewan yang terhormat tentang kedua Ranperda tersebut.
Ranperda tentang Penanaman Modal. Penanaman Modal berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dengan melalui kegiatan penanaman modal dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan menjaga kesinambungan laju pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengharapakan dengan tersusunnya Ranperda tentang Penanaman Modal maka hal tersebut dapat menciptakan daya saing dan iklim investasi yang lebih kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” imbuh Bupati.
Selanjutnya terkait Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Air Limbah Domestik merupakan salah satu Sub Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang termasuk kedalam urusan wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar.
“Oleh karena itu, urusan air limbah domestic menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang wajib untuk diselenggarakan,” jelas Budiman.
Lanjut Bupati, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sangat diperlukan, agar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki dasar hukum yang jelas dan lebih proaktif untuk mengatur, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan air limbah domestik, serta pemanfaatan sarana dan prasarana air limbah domestik di Kabupaten Luwu Timur dapat terjamin, berdaya guna dan berkelanjutan.
“Saya berharap kepada Perangkat Daerah pengusul dan Perangkat Daerah terkait terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini untuk berperan aktif bersama dengan Pansus DPRD agar nantinya Ranperda ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur,” tutup Bupati Luwu Timur. (ikp)
