BULUKUMBA,UJUNGJARI.COM–Ini kabar baik dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan.
Di era pemerintahan Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf, pengelolaan keuangan pemerintah daerah mampu ditingkatkan, dimana tahun anggaran 2020 sebelumnya hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya di awal masa pemerintahan Andi Utta dan Andi Edy Manaf sapaan akrab Bupati dan Wabup, pengelolaan keuangan mampu dipertanggungjawabkan dan disajikan dengan baik dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Predikat opini WTP ini disampaikan langsung oleh Ketua Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Paula Henri Simatupang pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara di Aula Kantor BPK di Makassar, Senin 23 Mei 2022.
“Untuk Kabupaten Bulukumba, maka opininya adalah Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Paula yang sambut tepuk tangan dari para hadirin.
Paula berharap Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke depan mampu mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya, mengingat predikat Bulukumba sempat turun menjadi WDP pada tahun sebelumnya.
“Tidak cukup dipertahankan, namun kualitas laporannya harus ditingkatkan,” pintanya.
Untuk memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut, BPK memperhatikan 4 hal. Masing-masing yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Olehnya itu, Paula kembali berharap seluruh rekomendasi dari BPK dapat segera ditindaklanjuti dan diselesaikan.
Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Jajaran BPK RI atas penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021.
“Tentu, keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun anggaran 2021 ini, merupakan cerminan atas komitmen dan kerja keras dari aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka perbaikan dan penataan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
Selaku pimpinan, Andi Utta sapaan akrabnya mengatakan tantangan ini dirasa cukup berat oleh karena kami harus berupaya “on the track” dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bulukumba hanya mendapat predikat opini WDP Tahun Anggaran 2020.
Dikatakan, opini WTP yang diraih saat ini sangat penting untuk mengembalikan semangat dan kepercayaan diri jajaran aparat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi serta daya guna.
“Terima kasih kepada DPRD dan sinergitas seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yang telah bekerja dan mampu menyajikan laporan keuangan sehingga kita semua dapat mencapai hasil yang lebih baik,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal yang hadir dalam acara penyerahan LHP tersebut, menyampaikan suatu kesyukuran bagi masyarakat Bulukumba karena telah meraih opini WTP tahun 2021 yang diumumkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulsel.
Di mana tahun sebelumnya kata politisi PPP itu, ada permasalahan yang terjadi, sehingga Pemkab Bulukumba tidak meraih opini WTP. Namun, tahun pertama pemerintahan Bupati Muchtar Ali Yusuf, Pemkab Bulukumba mampu meraih opini WTP.
“Sehingga kita harus jaga bersama. Bersinergi dengan baik, antara eksekutif dan legislatif, serta seluruh jajaran Pemkab sehingga apa yang didapatkan hari ini dapat dipertahankan di tahun-tahun mendatang,”
Rijal mengemukakan, DPRD sebagai bagian dari itu untuk fungsi pengawasan, akan memaksimalkan seluruh kapasitas pengawasannya. (bs)