ikut bergabung

ASN dan Stafsus Bupati  Ikut Demo di DPRD Toraja Utara


Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPTU), Rabu (20/4/2022) melakukan aksi demo di kantor DPRD Toraja Utara.

Sulsel

ASN dan Stafsus Bupati  Ikut Demo di DPRD Toraja Utara

RANTEPAO, UJUNGJARI–Ratusan loyalitas Bupati Toraja Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPTU), Rabu (20/4/2022) melakukan aksi demo di kantor DPRD Toraja Utara.

Dari massa yang menggeruduk DPRD, ada sejumlah ASN, dan staf khusus (Stafsus) Bupati. Mereka mengusung tujuh aspirasi ke anggota dewan.

Selain tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) untuk para pegawai Pemkab Toraja Utara dibayarkan 9 bulan yang seharusnya 12 bulan 2020, mereka juga menuntut DPRD agar pembayaran honor aparatur lembang triwulan IV tahun 2020 dibayarkan oleh APBD Lembang selama 3 bulan.

Mereka juga mendesak DPRD dan Pemda Toraja Utara agar gaji tenaga kontrak daerah (TKD) yang belum dibayarkan 2021, agar segera dilunasi.

Juru bicara AMPTU yang juga korlap, Yulius Palenggang, menyoroti hak intervelasi  dewan kepada Bupati Yohanis Bassang (Ombas).
Kata Yulius Palenggang, DPRD tidak berlaku adil, sebab pemerintahan periode lalu, banyak juga kekeliruan yang dilakukan namun tidak diinterpelasi.

Sala satunya pergantian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang penuh polemik sehingga masyarakat tidak terlayani selama tujuh bulan.

“Kami menuntut kiranya fungsi pengawasan DPRD Toraja Utara lebih ditingkatkan lagi. Kemudian, pengawasan mesti dilakukan secara menyeluruh.Tuntutan kami dari SMPTU pihak dewan segera tindaklanjuti desakan ini ke pihak eksekutif  Pemerintah Daerah seperti poin 1 tentang pembayaran TPP para PNS, poin 2  pembayaran honor aparatur lembang, dan poin 3 pembayaran gaji tenaga kontrak daerah,” ujar Yulius Palenggang.

Baca Juga :   Walikota Makassar Luncurkan Aplikasi Manre Food, Bikinan Anak Makassar

Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama’ tidak menimpali kalau aspirasi pengunjuk rasa beberapa point diantaranya menjadi catatan dan segera dibicarakan dengan ekesekutif atau pemerintah daerah.

Beberapa poin tuntutan AMPTU sebenarnya ke eksekutif, tetapi biarlah  ditampung kemudian dibicarakan baik di komisi atau paripurna, kata Nober.

Terpisah stafsus Bupati Bidang Pendidikan, Samuel Matasak, geram lantaran tidak diberi kesempatan menjelasan mutasi guru dan Kepala Sekolah saat aspirasi AMPTU diterima anggota dewan. “Banyak hal yang harus dijelaskan sehingga jelas duduk persoalannya, “singkat Samuel Matasak.

Pantauan media ini sebelum massa AMPTU bergerak menuju DPRD, merek berkumpul di lapangan Bakti Rantepao, dan nampak beberapa Camat, Kepala Lembang, Stafsus dan ASN koordinir massa dan sodorkan spanduk serta absen siapa saja yang hadir. Demo hari ini terkesan ditunggangi kepentingan.
Bahkan sala seorang pendemo dari Denpina kepeplos kepada wartawan, kami disuruh ikut ke Rantepao dan tidak tau kalau ikut demo. (agus)

dibaca : 53



Komentar Anda

Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top