Menuju Endemi, Pemkot Makassar Massifkan Vaksinasi Covid-19

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah pusat mulai merancang mekanisme perubahan status pandemi covid-19 menjadi endemi. Sejumlah persyaratan tentunya akan menjadi indikator apakah sebuah daerah sudah bisa dikategorikan endemi.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin menjelaskan, beberapa indikator yang dijadikan acuan agar status Makassar menjadi endemi salah satunya adalah progres vaksinasi. Baik tahap 1, 2, dan booster.

Wanita yang akrab disapa dr Ida ini menerangkan, saat ini posisi vaksinasi tahap 1 sudah mencapai 94 persen. Artinya masih ada sekitar 6 persen yang harus dicapai agar vaksinasi tahap sesuai target yang diharapkan.

Selanjutnya untuk tahap 2, posisi saat ini sudah mencapai 72 persen. Tahap dua ini diyakini juga bisa tercapai 100 persen dengan asumsi, warga yang sudah melakukan vaksinasi tahap 1 otomatis akan melakukan vaksinasi tahap kedua.

“Karena kapan tidak diikuti vaksin kedua paling lambat enam bulan setelah tahap pertama otomatis di sistim pedulilindungi, status vaksinasinya akan terhapus. Pemerintah pusat mengatakan untuk mencapai endemi diharapkan adalah vaksinasi lengkap bukan dosis satu saja,” ungkap dr Ida.

Sementara untuk vaksinasi booster, saat ini posisinya masih cukup rendah. Yakni di angka 8 persen. Ini juga akan menjadi perhatian.

Yang jadi persoalan saat ini adalah vaksinasi lansia yang stagnan. Dari data yang dirilis Dinas Kesehatan, progres vaksinasi lansia tidak bergerak dari angka 49 persen.

“Untuk loncat ke 50 pun sangat susah tidak bisa saya dapatkan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala,” jelasnya.

Kendala tersebut seperti komorbid yang diderita lansia sehingga tidak wajib vaksin. Selain itu banyak lansia yang memang tidak diizinkan oleh keluarga, terutama anaknya untuk melakukan vaksinasi.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat ditemui di kediaman pribadinya menerangkan, akan segera memberi perintah kepada seluruh Pj RT/RW yang telah ditunjuk belum lama ini untuk bergerak mencari warganya yang belum vaksinasi.

Nantinya mereka diminta untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan bagaimana mempercepat progres vaksinasi wilayah masing-masing. (**)