Belanja BPNT di Takalar Diduga Sarat Intervensi

TAKALAR, UJUNGJARI-Program Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, khususnya di Kabupaten Takalar kembali menuai kontroversi bagi masyarakat selaku penerima manfaat.

Tujuan BPNT yang dikucurkan bagi masyarakat pra sejahtera melalui kementerian sosial adalah untuk percepatan penyaluran bansos, dan Kemensos sendiri telah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai instansi penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut.

Tahun ini, pemerintah menyalurkan BPNT atau Kartu Sembako secara tunai melalui kantor pos masing masing di wilayah pencairan

Meski menerima tunai, indikasi dugaan “permainan” oknum agen sembako disinyalir terus berlangsung di Takalar. Setelah menerima tunai, para Kelompok Penerima Manfaat (KPM) diarahkan untuk berbelanja ke warung tertentu untuk ditukarkan dengan aneka kebutuhan

” Setelah dana BPNT kami terima di kantor Pos, ada oknum pemerintah yang memerintahkan warga PKM untuk belanja di salah satu warung yang telah menyediakan sejumlah kebutuhan warga,” Kata Daeng Ni’ ni, warga Kelurahan Salaka, Kecamatan Pattallassang yang juga warga PKM, Kamis (24/2/2022)

Meski warga merasa keberatan dengan adanya intervensi terkait belanja barang, namun warga penerima manfaat mengaku tidak bisa mengelak karena takut proses pencairan yang akan datang, namanya tidak lagi terdaftar selaku kelompok penerima manfaat.

” Hari ini tidak ada lagi buah yang dibagikan. Kita juga sudah tidak bisa lagi beli ikan, karena uang kita sudah serahkan semua Rp 600 ribu. Kita diberikan beras empat karung dan telur 100 butir.” Ujar warga lainnya

Terpisah, salah satu penggiat sosial di daerah ini yang dimintai tanggapannya sekaitan adanya dugaan intervensi belanja BPNT mengatakan bahwa bentuk intervensi dari oknum pemerintah  untuk belanja sembako hasil kucuran BPNT merupakan sebuah perbuatan terorganisir guna memperkaya sekelompok orang.

” Kuat dugaan intervensi muncul untuk belanja sembako karena ada sindikat, ini modus baru. Karena penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang. Biarkan rakyat berbelanja pangan sesuai kebutuhan mereka,” Kata H Imran Tola. (Ari Irawan)