GOWA, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa kini lebih fokus mempercepat akses keuangan daerah guna meningkatkan literasi keuangan dan memperluas inklusi keuangan. Semua ini bermuara pada upaya pemerintah kabupaten mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Gowa.
Harapan ini ditegaskan Bupati Gowa Husniah Talenrang usai menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan di ruang rapat pimpinan kantor Gubernur Sulsel di Makassar, Senin (17/3) kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jedah rapat pleno tersebut, Husniah menekankan bahwa digitalisasi layanan keuangan telah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah pemanfaatan QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang lebih inklusif, efisien dan aman.
Husniah mengatakan, UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro) adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses keuangan mereka dipermudah, ekonomi daerah akan semakin kuat.
“Karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus terus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital. Upaya percepatan akses keuangan ini juga sejalan dengan program Gowa Sejahtera yang menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja kepemimpinan kami ini,” kata Husniah.
Dikatakannya, dalam program ini, Pemkab Gowa menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya kemiskinan ekstrem. Menurut Husniah, Gowa Sejahtera adalah cara dirinya bersama Wabup Gowa Darmawangsyah Muin untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik.
“Turunnya kami secara langsung melakukan pendampingan ke keluarga miskin ekstrem ini bersama para pejabat eselon dua dan tiga, tujuannya adalah agar kami dapat sesegera mungkin meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi lemah di Kabupaten Gowa,” tambahnya.
Bupati Gowa juga menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong regulasi dan program yang memastikan akses keuangan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin mempercepat akses keuangan, tapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Husniah.
Menilik harapan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang memimpin rapat pleno TPAKD tersebut bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya berbicara tentang pemasukan daerah tapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau kita tidak bisa menambah pemasukan, maka efisiensi penganggaran sangat penting agar tidak ada belanja yang tidak perlu. Pemerintah kabupaten harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tandas Gubernur Sulsel saat rapat pleno tersebut yang juga dihadiri pihak OJK, instansi vertikal dan BUMN, serta seluruh kepala daerah dan walikota se Sulsel. –
