MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan anggaran yang cukup tinggi.
Pemangkasan anggaran pun terpaksa dilakukan hampir di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.
Namun ironisnya, di tengah semangat penghematan yang dilakukan pemerintah pusat, ada agenda pelantikan kepala daerah (kada) secara serentak yang akan digelar 20 Februari 2025 mendatang.
ADVERTISEMENT
![](https://www.ujungjari.com/wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Image-2025-01-18-at-12.18.48_5a420105.jpg)
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kebijakan itu menjadi sorotan Pengamat Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis karena dinilai menghabiskan cukup banyak anggaran.
“Ironis memang. Di satu sisi pemerintah berkomitmen melakukan penghematan anggaran, di sisi lain, pesta perayaan pelantikan yang diperkirakan menghabiskan keuangan negara hingga Rp850 miliar,” ungkap Bastian, Sabtu (15/2).
Dia menjelaskan, pesta besar pelantikan kepala daerah pastinya akan dihadiri banyak orang dari berbagai penjuru Indonesia.
“Kalau dilihat, rencana pelantikan 500 kepala daerah dan wakilnya sudah pasti sekitar 1000 orang. Masing-Masing bawa istri, jadi 2000 orang. Dan Masing-Masing bawa pengawal atau ajudan satu orang, maka berjumlah 2000 orang sehingga kalau di total 4.000 orang. Belum sopir, tim sukses yang melekat dari kepala daerah. Maka minimal yang ada di Jakarta jadi luar biasa jumlahnya,” beber Bastian Lubis.
Belum lagi, lanjut mantan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), anggota dewan yang ingin hadir hingga tim sukses yang diestimasi bisa mencapai 50 orang. Sehingga diperkirakan minimal ada 25 ribu orang yang akan hadir di Jakarta.
“Jika semua orang itu berangkat menggunakan biaya negara, apabila dikalkulasikan sudah berkisar Rp875 miliar atau mendekati Rp1 triliun, tapi tidak ada kinerjanya untuk rakyat, apa ini yang di katakan penghematan,” kata Bastian Lubis.
Sebagai praktisi keuangan negara yang setiap tahunnya melakukan analisa terhadap kebijakan fiskal, Bastian Lubis menilai baru kali ini, di APBN tahun anggaran 2025, terjadi guncangan kebijakan dengan pemotongan anggaran yang lebih hebat dibandingkan pada saat wabah covid-19 lalu. Dimana pada saat itu, pemerintah melakukan refokusing anggaran untuk belanja vaksin yang cukup signifikan.
Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha ini mengatakan pemotongan anggaran saat ini dinilai sangat tidak jelas arahnya kemana.
Jumlah kabinet Prabowo ada 108 orang mulai dari menko,menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri. Belum termasuk staf khususnya.
Semua ini dibiayai dari APBN. Jadi bukan penghematan anggaran, melainkan pergeseran anggaran dari pengembangan jabatan-jabatan yang baru sehingga anggaran semua lini di potong.
“Bagaimana ceritanya mau ada pertumbuhan ekonomi karena di daerah-daerah yang masih disubsidi oleh APBN dan APBD tidak menutup kemungkinan di akurasi,” bebernya.
Bastian pun menyarankan solusi dari jangka pendek kalau mau efektif dan efisien anggaran, agar bisa jadi contoh yang baik adalah pelantikan kepala daerah menggunakan zoom saja di kantor DPRD masing-Masing dan disaksikan semua anggota dewan, muspida serta masyarakat. (rhm)