JAKARTA, UJUNGJARI.COM–Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), Dr. Taruna Ikrar, bertemu dengan Menteri Pertanian, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., dalam pertemuan strategis yang berlangsung di Rumah Dinas Menteri Pertanian 5 Februari 2025.
Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam kerja sama antara kedua lembaga dalam meningkatkan pengawasan keamanan pangan serta mendukung pengembangan obat berbasis tanaman herbal (fitofarmaka), mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah sinergis guna memastikan pangan yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.
Selain itu, BPOM dan Kementerian Pertanian juga berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan tanaman herbal Indonesia sebagai bahan baku obat fitofarmaka yang berdaya saing tinggi.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan pangan, mulai dari produksi hingga distribusi, demi melindungi masyarakat dari pangan yang tidak aman. Sinergi dengan Kementerian Pertanian menjadi kunci dalam memastikan pangan yang sehat dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna Ikrar.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pengembangan fitofarmaka sebagai bagian dari strategi nasional dalam kemandirian obat.
“Indonesia memiliki ribuan spesies tanaman obat yang dapat dikembangkan menjadi fitofarmaka berkualitas tinggi. Dengan dukungan regulasi yang kuat, riset berbasis sains, serta peningkatan standar produksi, kita dapat menjadikan kekayaan alam Indonesia sebagai sumber inovasi dalam dunia kesehatan,” tambahnya.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam menyediakan bahan baku herbal yang berkualitas melalui sistem pertanian yang berkelanjutan.
“Kementerian Pertanian akan terus bekerja sama dengan BPOM dalam menerapkan standar keamanan pangan yang lebih ketat, termasuk dalam penggunaan pestisida, bahan tambahan pangan, serta sistem sertifikasi yang lebih transparan. Selain itu, kami juga siap mendukung budidaya tanaman obat dengan standar pertanian yang baik agar dapat digunakan sebagai bahan baku obat fitofarmaka berkualitas tinggi,” ujar Amran Sulaiman.
Beberapa poin utama yang dibahas dalam pertemuan ini meliput penguatan regulasi keamanan pangan, termasuk standar penggunaan bahan tambahan pangan dan pestisida.
Keduanya juga membahas peningkatan kapasitas pengawasan dan edukasi, khususnya bagi petani dan pelaku usaha pangan.
Selain itu juga pengembangan industri fitofarmaka, dengan memastikan bahan baku herbal Indonesia memenuhi standar internasional.
Pemanfaatan teknologi dalam pemantauan pangan, termasuk digitalisasi dalam sistem distribusi dan sertifikasi juga menjadi tema yang dibicarakan.
Taruna berharap kerja sama ini dapat semakin memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendorong industri fitofarmaka Indonesia agar dapat berkembang lebih pesat, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.
“Apalagi mendukung UMKM yang merupakan perhatian Presiden Prabowo,” pungkas Taruna. (pap)
