MAKASSAR,UJUNGJARI.COM — Kasus uang palsu di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar belum juga reda. Kini muncul kasus palsu baru di Makassar. Ribuan pelajar dikabarkan berstatus ilegal alias palsu lantaran tidak terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dewan Pendidikan Kota Makassar merespons fakta ribuan siswa di Makassar berstatus ilegal tersebut. Lembaga mitra pemerintah kota Makassar ini menilai fenomena ini terjadi karena keteledoran Dinas Pendidikan Kota Makassar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar, Suarman mengatakan mestinya kasus ini tidak terjadi apabila Dinas Pendidikan Makassar disipin dalam mengelola data pokok pendidikan (dapodik) di semua satuan pendidikan.
“Fatal ini kalau ada ratusan siswa di Makassar berstatus ilegal. Dinas Pendidikan teledor ini,” kata Suarman di Makassar, Rabu (15/1).
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar ini juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Makassar memberi penjelasan terkait persoalan ini. Menurut dia orang tua siswa bisa keberatan jika anaknya tidak terdaftar di Dapodik dan berstatus ilegal.
“Dinas Pendidikan harus carikan solusi dan segera menyampaikan kepada Wali Kota solusi yang dapat diambil dalam menyelesaikan masalah ini. Tidak boleh ada anak sekolah yang berstatus ilegal. Sekali lagi fatal ini,” katanya.
Fenomena banyaknya siswa ilegal di Makassar disampaikan langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan (Danny) Pomanto. Danny mengaku menerima laporan dari kepala sekolah terkait banyaknya siswa yang tidak terdaftar di Dapodik alias berstatus ilegal.
Wali Kota mengatakan jika tidak terdaftar alias ilegal, siswa bersangkutan tidak berhak menerima ijazah jika sudah menamatkan pendidikan di sekolah bersangkutan.
Munculnya fenomena siswa ilegal ditengarai dipicu oleh kebijakan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang tidak disiplin menerima siswa baru sesuai regulasi yang berlaku. Salah satunya penambahan jumlah rombongan belajar di beberapa sekolah negeri pada saat pelaksanaan PPDB.
“Ini pelajaran berharga agar PPDB nanti bisa menyinergikan sekolah negeri dan sekolah swasta. Jangan paksakan semua masuk ke sekolah negeri. Kan banyak juga sekolah swasta yang kualitasnya tidak kalah dari sekolah negeri,” kata Sutarman lagi. (pap)
