GOWA, UJUNGJARI.COM — Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk Pemerintah Kabupaten Gowa, sebaiknya segera dibayarkan. Hal itu disampaikan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan ke Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry saat menghadiri rapat koordinasi Forkopimda Sulsel, Bupati serta Walikota dan para kepala instansi vertikal se-Sulawesi Selatan di ruang rapat pimpinan Pemprov Sulsel pada Jum’at (10/1).
Dalam kesempatan itu, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan berharap DBH Pemprov Sulsel yang menjadi hak dari Pemerintah Kabupaten Gowa agar segera dibayarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Permasalahan yang kita dapatkan yang juga dirasakan oleh seluruh pemerintah kabupaten kota adalah DBH. Selama ini DBH kita tidak terbayarkan penuh. Tertunggak-tunggak. Pada tahun 2024 kemarin, baru terbayarkan pada Mei 2024, sehingga masih ada tujuh bulan atau sekitar Rp 7 miliar perbulan. DBH itulah total yang belum terbayarkan untuk Gowa. Demikian pula tahun 2023, hanya terbayarkan hingga Agustus,” ungkap Adnan.
Salah satu dampak yang dihadirkan dari permasalahan ini kata Adnan, DBH ini telah dihitung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten. Sehingga telah memiliki alokasi kegiatan tersendiri, namun karena tak kunjung terbayar maka kegiatan atau program tersebut tidak bisa terlaksana.
“Yang menjadi masalah DBH ini sudah kita hitung menjadi PAD dan diperhadapkan pada belanja daerah (program) namun belanjanya sudah selesai tapi uangnya belum ada. Inilah menjadi utang teman-teman di kabupaten kota termasuk Gowa. Beruntungnya Gowa memperhadapkan dengan kegiatan fisik, namun ada beberapa daerah yang memperhadapkan pada belanja gaji pegawai, sehingga mereka tidak bisa membayarkan gaji tersebut karena sumbernya belum terbayarkan,” jelas Adnan.
Adnan pun berharap melalui rakor tersebut, Pemprov Sulawesi Selatan bisa berfokus pada permasalahan tersebut sehingga mampu menjawab semua keluhan daerah.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini hingga dua minggu kedepan. Fadjry pun meminta seluruh kabupaten kota bersabar.
“Memang banyak harapan yang dititipkan untuk difollow up oleh bupati walikota termasuk DBH yang akan menjadi atensi kami bersama jajaran Pemprov Sulsel. Kita sudah bedah seperti apa kapasitas fiskal kita dan meminta bupati walikota bersabar sampai dua minggu kedepan untuk kita bagi proporsinya. Mungkin tidak bisa sekaligus tapi ada itikad baik provinsi untuk menyelesaikan,” kata Fadjry didampingi Sekprov Sulsel Jufri Rahman dan jajaran Forkopimda Sulsel.
Pj Gubernur Sulsel ini juga menyampaikan program prioritas daerah khususnya yang menjadi arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Fadjry juga mengingatkan para bupati dan walikota, pentingnya kestabilan politik dan keamanan, ketahanan pangan dengan mengatasi ancaman krisis pangan melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan agar Indonesia dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan serta program makanan bergizi dengan memastikan ketersediaan makanan sehat dan bergizi bagi masyarakat Indonesia sebagai bagian upaya peningkatan. –
