GOWA, UJUNGJARI.COM — Sebagai persembahan di akhir masa jabatannya, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan dan Wakil Bupati Gowa Abdul Rauf Malaganni akan memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai non ASN atau pegawai honorer di Gowa untuk diangkat menjadi PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Buktinya, di Gowa yang masih tercatat sebanyak 4.284 pegawai non ASN kini diakomodir dalam seleksi pengadaan PPPK. 4.284 pegawai ini tentunya yang terdaftar dalam pangkalan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) lingkup Pemkab Gowa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kabar gembira ini disampaikan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat mengikuti rapat koordinasi virtul zoom penyelesaian penataan tenaga non ASN di instansi pemerintah kabupaten yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (8/1) pagi.
Virtual zoom rakor ini diikuti Adnan di ruang kerjanya di kantor Pemerintah Kabupaten Gowa didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa Zubair Usman dan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa Mahmud Sila.
“Tahun 2025 ini kita sudah memberikan solusi kepada seluruh bon ASN Kabupaten Gowa, dimana sejak 20 Desember (2024) kemarin kami telah membuka pendaftaran kepada 4.284 non ASN tersebut. Jadi Insya Allah seluruh non ASN kita tidak ada yang menganggur namun akan terakomodir secara keseluruhan,” kata Adnan usai virtual.
Adnan mengatakan, pada 2024 lalu, Pemkab Gowa memang tidak membuka formasi PPPK karena adanya beberapa alasan. Salah satunya karena melebihinya belanja pegawai diatas 30 persen (tidak sesuai aturan) ditambah beban pemerintah yang cukup berat.
“Sejak tahun 2021-2023 kita terus membuka formasi ASN dan telah menerima 2.080 orang. Hanya saja di tahun 2024 kemarin kita tidak bisa mengangkat karena banyaknya beban pembiayaan yang kami harus lakukan seperti Undang-undang HKPD kita mewajibkan belanja pegawai itu 30 persen, adanya biaya Pilkada yang cukup besar dan PEN yang harus dibayar. Sehingga di tahun 2025 ini barulah dibuka karena PEN sudah lunas dan Pilkada juga telah selesai,” papar Adnan.
Bupati Gowa dua periode inipun berharap dengan dilakukannya penataan non ASN ini, seluruh pegawai di lingkup Pemkab Gowa akan terjamin dan segera melakukan pendaftaran hingga 15 Januari 2025 nanti.
Pada layar monitor virtual, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengatakan, penataan ini harusnya sudah selesai pada Desember 2024. Namun, dari 1,7 juta non ASN di Indonesia, baru 1,3 juta yang telah mendaftar sehingga diperpanjang hingga 15 Januari 2025.
“Jadi dalam rangka optimalisasi pengadaan PPPK maka kita perlu melakukan pemetaan untuk seleksi periode kedua untuk memastikan bahwa kita membuka ruang seluas-luasnya bagi pegawai non ASN untuk mengikuti seleksi calon PPPK. Jadi masih ada sekitar 443.712 tenaga non ASN yang belum mendaftar,” kata MenPAN-RB.
Ditempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk segera menuntaskan persoalan non ASN ini dan mendorong melakukan pendaftaran hingga 15 Januari agar pemetaan non ASN di Indonesia bisa selesai dan tidak terjadi PHK massal.
“Tujuan penataan ini untuk memperjelas status kepegawaian seluruh non ASN yang ada di instansi pemerintah dan dapat diusulkan menjadi PPPK dengan mengikuti seleksi paling lambat 15 Januari mendatang. Terlebih sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023, pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 yang kini diperpanjang sehingga perlu adanya komitmen bersama dalam penyelesaian permasalahan penataan tenaga non ASN,” tegas Tito. –
