MEDAN,UJUNGJARI.COM— Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia berencana membangun sekolah kedinasan. Lokasinya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah kedinasan ini.
Wacana pendirian sekolah kedinasan ini disampaikan Kepala Badan POM RI, Taruna Ikrar saat membuka Rapat Koordinasi BPOM se-Indonesia di Hotel Aryaduta Medan, Sumatera Utara, Jumat (3/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Taruna Ikrar mengatakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu program prioritas BPOM dalam mewujudkan lembaga ini menjadi lembaga global WHO Listed Authority (WHA).
“Kami berencana membangun sekolah vokasi di bidang obat dan pangan. Lokasinya di Makassar,” kata Taruna Ikrar.
Taruna mengatakan kehadiran sekolah kedinasan ini akan membantu dan mendorong pengembangan SDM Badan POM. Saat ini lembaga negara pengawas obat dan makanan ini baru memiliki 16 ribu personel yang tersebar pada 30 UPT di seluruh Indonesia.
“2025 ini ada rekrutmen pegawai baru 1.200 orang. Tetapi seratusan pegawai juga memasuki masa pensiun,” katanya lagi.
Sekretaris Utama BPOM RI, Irjen (pol) Dr Jayadi menambahkan pihaknya akan segera bertemu dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan membahas teknis pembangunan sekolah vokasional BPOM ini.
“Pekan depan kami akan ke Makassar bertemu Sekretaris Provinsi Sulsel membahas teknis pembangunan sekolah vokasional ini,” kata Jayadi.
Kepala Biro SDM BPOM RI, Irwansyah menambahkan jika persetujuan hibah lahan dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tuntas, pihaknya langsung kick off membangun fasilitasnya.
“Insyaallah teknisinya akan segera kami bahas dengan pemprov Sulsel. Mudah-mudahan bisa clear sehingga pembangunannya lebih cepat,” katanya.
Selain membahas persiapan lahan, BPOM, kata Irwansyah juga melakukan studi banding pada beberapa lembaga negara yang sudah mengelola sekolah kedinasan.
“Ada 20 lembaga negara yang memiliki sekolah kedinasan. Kami sedang belajar dan berdiskusi dengan lembaga yang sudah memiliki sekolah kedinasan ini,” katanya.
Rakor BPOM diikuti pejabat utama BPOM RI dan para kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia. Rapat koordinasi yang dibuka langsung Taruna Ikrar ini akan berlangsung hingga Sabtu, 4 Januari besok.
Selain sekolah vokasi, Rakor juga membahas kesiapan teknis BPOM dalam mengawal program makan bergizi gratis yang akan segera diterapkan pemerintah. (pap)
