JAKARTA, UJUNGJARI.COM — BPOM RI berkomitmen mendukung Asta Cita ketiga Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Komitmen ini sejalan dengan salah satu misi BPOM,” ujar Taruna Ikrar Kepala BPOM RI.
Dalam mendukung UMKM, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Terima kasih menteri BUMN Erick Thohir atas kerjasama ini sebab penting bagaimana Koordinasi Tugas dan Fungsi Dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Obat dan Makanan,” beber Taruna Ikrar saat MOU di kantor BPOM, Selasa 26 November 2024.
Sebagai implementasi MoU ujar Taruna, BPOM akan menyediakan pendampingan sekaligus insentif perizinan sehingga produk yang dipasarkan melalui PaDi UMKM adalah produk legal, aman, dan bermutu.
“Kami berharap PaDi UMKM menjadi perpanjangan tangan dalam mendampingi dan mengedukasi UMKM mengenai penerapan cara produksi yang baik dan proses perizinan BPOM yang mudah dan cepat,” pungkas Taruna.
Ia menjelaskan, berdasarkan data produsen terdaftar di BPOM yang masih aktif hibgga Desember 2023, terdapat 9.048 sarana produksi pangan yang terdiri dari 65% skala UMK (5.881 UMK Pangan Olahan) dan 35% skala Usaha Menengah Besar.
Selain itu, terdapat 1.002 UMKM obat bahan alam dan 1.057 UMKM kosmetik terdaftar di BPOM. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah UMKM obat dan makanan di Indonesia.
Data jumlah UMKM yang tercatat oleh BPOM perlu diintegrasikan dengan data UMKM pada Kementerian BUMN.
Keterpaduan data ini dapat menjadi tools bersama untuk memberikan dukungan lebih efektif serta lebih luas menjangkau UMKM hingga pelosok Indonesia imbuh taruna
Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi upaya konkrit BPOM dalam mendukung UMKM, dengan Kerja sama BPOM dan Kementerian BUMN juga akan direalisasikan melalui sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta pendampingan untuk UMKM di bidang obat dan makanan.
“Sinergi KIE dan pendampingan menjadi kunci peningkatan kemandirian dan daya saing UMKM. Dengan penguatan kompetensi, fasilitas, sumber daya, dan modal usaha, UMKM diharapkan mampu menerapkan praktik yang baik (good practices) secara konsisten untuk menghasilkan produk aman, bermutu, dan berdaya saing,” ujar Erick. (**)