GOWA, UJUNGJARI.COM — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya menegaskan anti money politic atau politik uang. Hal itu ditegaskan Ketua HMI Cabang Gowa Raya Nawir Kalling kepada media usai mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang digelar di halaman kantor Pemkab Gowa, Senin (28/10) pagi.
Nawir mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini sesuai tema yang diusung secara nasional ‘Maju Bersama Indonesia Raya’ diharapkannya dapat menjadi pemicu motivasi bagi seluruh OKP di Gowa khususnya 13 OKP yang hadir dalam upacara Hari Sumpah Pemuda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin melihat bahwa pemuda itu ada di masyarakat. Kita juga ingin melihat kekuatan pemuda dalam meningkatkan harkat dan martabat daerah itu besar. Apalagi di masa transisi saat ini makna Sumpah Pemuda lebih kepada kolaborasi semua pihak (semua OKP). Bagi kami, kemajuan itu tidak akan ada ketika tidak ada kebersamaan, ” kata Nawir didampingi Muh Fajar selaku Kabid PTKP HMI Cabang Gowa Raya.
Menyoal peranan pemuda dalam Pilkada, Nawir mengatakan, dalam membantu menciptakan Pilkada aman dan sejuk di Gowa, HMI akan berkolaborasi dengan OKP lainnya untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang mengedukasi masyarakat agar tidak golput, tidak melakukan money politic dan mengajak aparatur untuk netral.
“Kami berharap semua pemuda membantu menciptakan Pilkada aman dan sejuk termasuk mengajak kalangan ASN, Polri dan TNI untuk menjunjung tinggi netralitas. Kita akan gaungkan dan rencananya kami juga mau lakukan kegiatan kolaborasi dengan OKP-OKP yang lain khususnya Cipayung Plus untuk tindak lanjut dari kegiatan itu,” tambah Nawir.
Sementara itu, terkait adanya OKP yang terang-terangan memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu paslon, Nawir mengatakan, setiap organisasi beda konstitusi yang dijalankan.
“Mungkin itu dibenarkan di internal mereka, sementara kami di HMI tidak. Setiap organisasi beda konstitusi yang dijalankannya. Bagi HMI, tentu akan mengikuti konstitusi kami sendiri bahwa kami tidak akan berpolitik praktis pada kelembagaan tapi hak politik individu anggota itu diberikan sebesar-besarnya. Lembaga kami tidak boleh berpolitik praktis, tapi kalau individu itu boleh karena setiap individu memiliki hak pilih, ” tutur Nawir.-
