JAKARTA,UJUNGJARI.COM–Komisi IX DPR RI kembali mengundang Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, Senin (2/9) hari ini.
Rapat akan membahas realisasi anggaran 2023, belanja BPOM 2023, termasuk pendapatan BPOM yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak. Selain itu juga temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda rapat ini dibenarkan Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar. Untuk memenuhi undangan DPR, dokter asal Makassar itu meninggalkan sementara forum Indonesia-Africa Forum di Bali lalu terbang ke Jakarta.
“Setelah rapat dengan Komisi IX DPR baru kembali lagi ke forum Indonesia-Africa Forum di Bali,” kata Taruna.
Pekan lalu Komisi IX juga sudah melakukan rapat kerja dengan Kepala BPOM. Dalam rapat tersebut DPR mengapresiasi BPOM atas realisasi anggaran Tahun 2023 yang terlaksana dengan baik sebesar Rp2,191 triliun atau 99,63% dari total anggaran Rp2,199 triliun.
Laporan keuangan BPOM tahun anggaran 2023 (audited) telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Komisi IX DPR RI juga menyetujui laporan realisasi pendapatan BPOM yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2023 sebesar Rp251,5 miliar.
Taruna Ikrar menegaskan BPOM berkomitmen untuk selalu menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan terus meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat dan upaya peningkatan daya saing nasional. (pp)