Peran Civil Society Bantu Cegah Pelanggaran Pilkada, Syaiful: Jaga Kepercayaan Publik

Dikatakan Juanto, hal lain yang potensi memicu masalah dalam Pilkada selain ketidaknetralan aparat, juga isu sara serta kebebasan masyarakat mengeksplore di media sosial.

“Khusus medsos, kerawanannya sangat besar. Medsos ini menjadi ruang liar yang dijadikan masyarakat tempat terbaik menggoreng hal-hal yang berbau politis bahkan seolah-olah apa yang diposting di medsos dianggap hal biasa padahal sangat bisa mengundang dan memicu masalah, ” jelas Juanto.

Diakui jumlah anggota Bawaslu dan Panwascam sangat terbatas untuk menjalankan fungsinya mengawal proses pemilihan. Karena itu, diharapkan peran serta civil society untuk membantu penyelenggara bidang pengawasan sehingga bisa meminimalisir dugaan pelanggaran dalam Pilkada khususnya Pilgub Sulsel dan Pilkada Gowa yang akan digelar November 2024.

Sementara itu Abdul Karim, Ketua Dewas LAPAR Sulsel, salah satu pemateri dalam sosialisasi (judul Membangun Gerakan Sosial dan Melaporkan Pelanggaran Pilkada) menegaskan jika lima tahun lalu masyarakat hanya diminta ikut mengawasi (partisipasi pengawasan) maka saat ini masyarakat harus berani melaporkan pelanggaran yang diketahui, dilihat, dialami (partisipasi lapor).

“Pelanggaran Pilkada itu adalah sebuah masalah dan harus direspon cepat. Harus dilaporkan, ” kata Karim.

Demikian halnya dikatakan pemateri lainnya, Muh Khudri Arsyad, Ketua Board Perkumpulan Katalis Indonesia. Dikatakan Khudri, agar hasil Pilkada diterima semua pihak maka prosesnya harus kredibel dan adil. Dalam pilkada berbagai pelanggaran sering terjadi seperti politik uang, kampanye hitam dan penyalahgunaan wewenang meskipun telah ada upaya pencegahan.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi semakin penting. Karena itu harus meningkatkan mutu pencegahan. Karena itu kita harus mengedukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka untuk berpartisipasi. Ada enam alasan mengapa pencegahan pelanggaran Pemilu/Pilkada penting yakni menjamin integritas Pemilu/Pilkada, menghindari konflik dan ketidakstabilan politik, meningkatkan partisiapsi publik serta menjamin kepatuhan terhadap hukum, ” papar Khudri. –

Laman: 1 2