Peran Civil Society Bantu Cegah Pelanggaran Pilkada, Syaiful: Jaga Kepercayaan Publik

GOWA, UJUNGJARI.COM — Pengalaman pesta demokrasi di tahun-tahun lalu telah banyak memperlihatkan pelajaran dan pengalaman. Karena itu, para Panwascam harus lebih mampu meningkatkan pengawasannya guna meminimalisir potensi-potensi pelanggaran.

Arahan ini disampaikan Syaiful Jihad anggota Bawaslu Sulsel saat membuka sosialisasi pengawasan pemilihan yng digelar Bawaslu Kabupaten Gowa pada Sabtu (24/8) siang di Almadera Hotel Makassar.

Dalam sosialisasi yang dihadiri unsur civil society seperti Ormas, OKP serta media ini, Syaiful menekankan Bawaslu menggelar kegiatan sosialisasi ini semata-mata untuk dorong pengetahuan publik terkait tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dalam Pemilu serta upaya meminimalisir pelanggaran.

Dikatakan Syaiful, publik perlu memahami tahapan-tahapan Pemilu, sehingga Bawaslu merasa sosialisasi ini perlu dilaksanakan. Perlunya masyarakat civil society tahu agar mudah melakukan pengawasan bahkan koreksi, semisal mengoreksi daftar pemilih sementara (DPS) yang dibuat KPU.

“Koreksi ini perlu sebab banyak ruang-ruang yang sangat potensi memicu pelanggaran seperti ada warga yang sudah meninggal namun masih saja ada dalam DPT (daftar pemilih tetap). Juga semisal, masyarakat tahu atau mengenal orang lain yang tidak masuk DPS atau DPT sehingga masyarakat bisa memberikan masukan ke Bawaslu dan disampaikan ke KPU untuk dilakukan perbaikan,” terang Syaiful.

Menurut Saiful, tahapan-tahapan ini perlu disosialisasikan agar masyarakat tahu ruang-ruang mereka bisa berpartisipasi dalam mengawal Pemilu.

Syaiful juga mencontohkan proses pencalonan kepala daerah saat ini. Diakui Syaiful, disini terdapat ruang dimana masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan siapa calon yang dipilih.

“Jaga kepercayaan publik. Jangan ragu gandeng stakeholder yang ada seperti media dan lainnya agar semua bentuk pelanggaran terpublis transparan ke masyarakat, ” kata Syaiful.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Gowa Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Juanto Avol menyebutkan lewat sosialisasi ini diharapkan dapat melahirkan proses Pemilu yang sangat demokratis sesuai prinsip pemilu yaitu jujur dan adil.

Juanto pun mengatakan, Bawaslu sudah petakan indikasi ketidaknetralan, dimana ASN dan TNI Polri paling rentang menjadi instrumen politik tertentu.

“Karena itu saya berharap partisipasi media, masyarakat, OKP untuk melakukan pencerahan agar tidak terjadi demikian. Harapan kita, pada Pilkada ini bisa melahirkan pemimpin yang berkualitas dan benar-benar dekat dengan masyarakat,” kata Juanto.

Laman: 1 2