BARRU, UJUNGJARI— DPRD Barru menggelar rapat paripurna Penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran( KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara( PPAS) Tahun Anggaran 2025, Jum’at(19/7/2024). Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Barru, Lukman,T.didampingi dua Wakil Ketua dewan, H Kamil Ruddin dan AFK Majid.
Selain itu sidang Paripurna ini juga dihadiri Bupati Barru Suardi Saleh bersama sejumlah pejabat Pemkab setempat. Sebelum menyerahkan dokumen KUA PPAS. Setelah Ketua DPRD Lukman, T memberikan kesempatan kepada Bupati Barru untuk memberikan sambutan. Suardi menyerahkan dokumen KUA PPAS 2025 kepada Ketua DPRD Barru.
Setelah penyerahan dokumen KUA PPAS 2025 ini,kata Lukman. “Pihak dewan akan melakukan pembahasan antara pihak Komisi dengan eksekutif untuk membahas dokumen KUA PPAS ini,” ujar Lukman.
.
Sementara itu Bupati Barru dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD Barru atas kolaborasi antara Pemkab dengan dewan sehingga dokumen KUA PPAS bisa diserahkan dan diterima untuk dibahas bersama.
Bupati Barru juga menyebutkan, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 merupakan tahapan dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah dan menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang akan kita laksanakan pada tahun anggaran 2025 dan merupakan penjabaran RPJMD Kab.Barru Tahun 2021-2026
Dikatakan, KUA- PPAS akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kab.Barru tahun 2025 dengan penyusunan rancangan APBD T.A 2025.
” Dokumen KUA-PPAS ini diharapkan dapat menjadi panduan strategis yang membantu kita dalam menghadapi berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ungkap Suardi
Dihadapan Sidang DPRD, Bupati Barru paparkan empat kebijakan utama yang menjadi fokus dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2025 yakni yang pertama adalah stabilitas ekonomi makro dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah dan pengendalian inflasi.
Yang kedua sebut Suardi adalah penguatan fiskal regional yaitu berupa pengurangan ketergantungan pada transfer pusat, memanajemen utang daerah dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi dan akuntabilitas
Kemudian Fokus ketiga ujar Suardi adalah pengembangan infrastruktur yaitu pembangunan infrastruktur dasar, kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terpencil untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah.
