GOWA, UJUNGJARI.COM — Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa saat ini terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa menuju ke kemandirian daerah.
Menurut Adnan, sejauh ini untuk realisasi PAD, sudah melampaui target. Detilnya, kata Adnan, pada 2023 lalu, PAD ditarget sebesar Rp319.592.466.639 dan realisasinya adalah Rp323.071.465.579,66 atau 101,09. Hasilnya meningkat dari target.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang dalam menetapkan target kita juga harus hati-hati karena tidak selamanya situasinya sama dengan tahun berikutnya. Kita ingin setiap target yang ditetapkan semua tercapai dengan baik, ” kata Adnan saat hadir dalam rapat paripurna agenda pemandangan umum delapan fraksi untuk Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023, di gedung DPRD Gowa, Selasa (1/7) sore.
Dalam paripurna tersebut, delapan fraksi DPRD Kabupaten Gowa pun menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023 dibahas ke tahap selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada.
Terkait realisasi belanja daerah, Adnan menyebut terdapat beberapa kegiatan yang memang harus tertunda karena kondisi dan lain hal seperi kegiatan DAK Fisik dan anggaran PPPK, dimana sesuai juknisnya dilakukan penganggaran tahun 2023 kemarin namun baru boleh dibayarkan di tahun 2024 ini.
Disebutkan dalam perjalanan pelaksanaan APBD TA 2023 telah diadakan penyesuaian atas faktor-faktor objektif yang dihadapi dalam pengalokasian anggaran sebesar Rp 2.233.811.741.121 dan terealisasi sebesar Rp 2.224.384.444.881 atau 99,58 persen.
Sementara dana transfer sebesar
Rp1.590.196.803.326 terealisasi sebesar Rp1.577.264.783.813,96 atau 99,19 persen, lalu penerimaan pembiayaan daerah Rp 324.022.471.156 terealisir sebesar Rp 324.048.195.487,77 atau 100,01 persen dari total penerimaan pembiayaan daerah.
Untuk anggaran belanja daerah termasuk belanja transfer dan pengelolaan pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp2.233.811.741.121 terealisir sebesar 2.045.249.472.412,77 atau 91,56 persen yang dibagi dalam beberapa belanja daerah yakni belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga, belanja transfer dan pengeluaran pembiayaan.
Dalam kesempatan itu delapan fraksi menyampaikan pandangan umumnya atas Pertanggungjawaban APBD TA 2023 tersebut.
Seperti disampaikan juru bicara Fraksi PPP Ayu Nurwardani. Ayu mengatakan secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan APBD 2023 Gowa sudah sangat baik bahkan telah meraih opini WTP yang merupakan ke 12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel.
“Ini menandakan sebuah pencapaian dan kerja keras seluruh komponen di Pemkab Gowa sekaligus menunjukkan adanya manajemen dan tata kelola keuangan daerah yang baik,” sebut Ayu.
Hal yang sama dikatakan juru bicara Fraksi Perindo Irmawati. Dia mengatakan sangat mengapresiasi capaian yang diraih Pemkab Gowa, khususnya capaian WTP ke 12 kalinya dari BPK.
“Kami sangat mengaresiasi pencapaian WTP ini karena sangat erat kaitannya dengan pengajuan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dimana dipahami bahwa laporan ini menyajikan informasi tentang perhitungan atas pelaksanaan dari semua program dan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan 2023,” papar Irmawati.
Irmawati mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD 2023 merupakan cerminan realisasi anggaran pada masing-masing SKPD, sehingga dokumen pertanggungjawaban ini memiliki fungsi strategis bagi DPRD yang tergabung dalam komisi teknis khususnya di bidang pemerintahan, komisi ekonomi dan keuangan, komisi pembangunan dan komisi kesejahteraan rakyat.
“Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi pengawasan sehingga komisi-komisi teknis yang ada di DPRD dapat menjadikan dokumen ini sebagai dasar dalam melakukan kroscek terhadap realisasi anggaran yang ada khusunya dalam pelaksanaan rapat kerja atau rapat lainnya dengan mitra kerja SKPD masing-masing,” jelasnya. –
