GOWA, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa kembali menoreh penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan itu terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Digital (SPBE) tahun 2023.
Dimana dalam SPBE tahun 2023 ini, Kabupaten Gowa meraih predikat Baik dari 83 kabupaten kota se Indonesia. Dan Kabupaten Gowa satu-satunya kabupaten di Indonesia timur yang meraih predikat Baik itu.
Dalam penerapannya, SPBE Kabupaten Gowa mengalami peningkatan signifikan hingga 98,53 persen dengan indeks 2.70 jika dibandingkan dengan tahun 2021 kemarin yakni dengan indeks 1.36.
Karena capaian ini, atas nama Pemkab Gowa, Bupati.Gowa Adnan Purichta Ichsan pun menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dengan predikat Daerah Terbaik pada kategori Peningkatan Indeks Signifikan.
Penghargaan ini diterima Adnan saat diundang menghadiri kegiatan SPBE Summit 2024 dan peluncuran Govtech Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5) kemarin.
Di sela kegiatan itu, Adnan mengatakan Pemkab Gowa merupakan daerah yang cukup konsen dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital, sehingga masyarakat yang ingin mengakses pelayanan dapat lebih mudah dan lebih cepat.
“Alhamdulillah hari ini kami menghadiri SPBE Summit sekaligus Peluncuran Govtech Indonesia yang dihadiri 83 bupati/walikota di Indonesia salah satunya Kabupaten Gowa diundang sebagai salah satu daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan nilai signifikan dalam implementasi SPBE, bahkan menjadi satu-satunya bupati di Kawasan Indonesia Timur yang capaiannya diatas 98 persen,” kata Adnan.
Dikatakan Adnan, Pemkab Gowa siap mendukung program apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Salah satu program pemerintah yang diterapkan Pemkab Gowa adalah integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui GovTech Indonesia ini atau Government Technology (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Gowa Arifuddin Saeni yang hadir mendampingi Bupati Gowa dalam SPBE Summit dna peluncuran Govtech ini mengatakan, nilai ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kemenpan RB tahun 2023 untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
“Kami terus memastikan pelaksanaan penerapan SPBE di pemerintah daerah selaras dengan pemerintah pusat. Karena kita ingin kolaborasi SPBE benar-benar dapat diimplementasikan untuk pemanfaatan pelayanan pemerintah berbasis digital yang lebih efektif dan efisien dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal,” kata Arifuddin Saeni.
Arifuddin juga menyebut, kenaikan signifikan terjadi pada seluruh domain SPBE yakni domain kebijakan SPBE dengan nilai 3,00, domain tata kelola SPBE 2,00, domain manajemen SPBE 2,00 dan domain layanan SPBE dengan nilai 3,24.
“Insya Allah nilai ini akan terus kami perbaiki sehingga kedepan capaian ini mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar penerapan SPBE Kabupaten Gowa mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada,” kata Kadis KominfoSP Gowa ini.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sendiri merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Dalam peluncuran Govtech tersebut, Presiden RI Joko Widodo mengatakan pentingnya integrasi berbagai aplikasi dan layanan digital pemerintah ke dalam portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Presiden Jokowi juga menyinggung adanya 27.000 aplikasi yang ada di lingkup pemerintah, dari pusat sampai daerah yang perlu diintegrasikan.
“Untuk meningkatkan daya saing Indonesia, kita harus memperkuat Digital Public Infrastructure, semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech yang kita namakan INA Digital,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi menyampaikan bahwa lahirnya INA Digital merupakan langkah awal percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
“Setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Tidak boleh lagi merasa data yang dipunya miliknya sendiri. Tidak akan maju kalau masih seperti itu. Tinggalkan praktik dan mindset lama,” lanjut Presiden.
Ditempat yang sama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menekankan, pasca-peluncuran INA Digital, keterpaduan layanan digital pemerintah akan dikebut. Beberapa layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik yang bakal diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian dan layanan aparatur negara.
Selama ini, lanjut Anas, ketika warga butuh layanan A, maka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di aplikasi tersebut. Lalu ketika warga perlu layanan B, maka harus mengunduh aplikasi B dan kembali mengisi data. Prosesnya berulang. Padahal ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Yang terjadi, teknologi bukannya mempermudah, malah mempersulit warga.
“Maka sesuai arahan Bapak Presiden, tidak boleh lagi prosesnya berbelit meskipun sudah memakai teknologi. Di sinilah pentingnya interoperabilitas layanan, yang didalamnya menyaratkan adanya pertukaran data. INA Digital bertugas mengintegrasikan layanan tersebut,” ujarnya.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi. –