MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin berharap Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional, khususnya dalam penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan di Indonesia. Project percontohan bisa dimulai di Kabupaten Wajo pada lahan yang dikelola oleh PTPN.
“Saya harap GTRA di Sulsel bisa menjadi percontohan nasional. Menjadi model di Indonesia, bagaimana penyelesaian redistribusi dan pemanfaatan lahan. GTRA di 24 kabupaten kota juga harus didorong agar lebih aktif lagi,” kata Bahtiar, dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulsel 2024, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Kamis, 16 Mei 2024.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bahtiar juga meminta kepada Kanwil BPN/ATR Sulsel agar secepatnya ada langkah spesifik untuk membantu warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor, karena terjadi pergeseran tanah. Adapula yang hilang dokumennya, termasuk aset pemerintah seperti sekolah dan lainnya.
“Kami di Sulsel baru saja mengalami bencana longsor dan banjir. Ada pergeseran tanah, ada yang hilang dokumennya, ada yang hanyut rumahnya. Tolong Pak Kanwil, apa yang bisa dilakukan spesifik untuk memberikan pertolongan. Termasuk aset pemerintah, sekolah, dan lain-lain,” ujarnya.
Bahtiar juga berharap ada atensi khusus terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditempatkan di Sulsel. Diantaranya adalah Bendungan Jenelata, agar bisa dilakukan percepatan tanpa ada hambatan dalam hal pembebasan lahan. Tentunya, tetap sesuai dengan azas hukum yang berlaku serta mengutamakan kebermanfaatan.
“Bendungan Jenelata itu ada penlok (penetapan lokasi) ulang karena disitu ada kawasan hutan. Tapi kalau menunggu penlok selesai, maka lama. Karena itu, tentu dengan pendampingan Kejaksaan Tinggi juga, yang tidak ada masalah saya harap bisa diselesaikan lahannya, yang ada masalah ditunda. Tidak perlu menunggu yang bermasalah selesai, agar tidak mengganggu jalannya proses pembangunan ini,” pesan Bahtiar.
Sementara, Kepala Kanwil BPN/ATR Sulsel, Tri Wibisono, mengatakan, pada tahun 2023 pihaknya telah melaksanakan salah satu amanah reformasi agraria, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi lahan sebesar 48 ribu lebih bidang, dan ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Pada tahun ini, pemerintah pusat kembali memberikan target 45 ribu lebih bidang dan ini menjadi dorongan kepada Kanwil Provinsi juga di kabupaten kota untuk melakukan percepatan PTSL dan redistribusi lahan.
“Prioritas redistribusi adalah kawasan hutan sebanyak 13.800 bidang yang diharapkan di Sulsel bisa sukses. Dan di tahap implementasinya memang tidak mudah dalam meredistribusikan kawasan hutan,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Tri, akan dilakukan percepatan terkait aset pemukiman di atas air, khususnya di pulau-pulau kecil dan pulau terluar di Sulsel. Begitupun dengan penyelesaian konflik aset BUMN atau BUMD yang dikuasai oknum-oknum tertentu.
“Sementara kami selesaikan terkait lahan PTPN di Wajo, semoga secepatnya selesai dan bisa menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Bapak Gubernur,” kata Tri.
Dalam rapat koordinasi ini, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyerahkan penghargaan dari Kementrian ATR/BPN kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, Bone, Maros, Luwu Utara, dan Gowa. Juga penghargaan kepada Kakanwil BPN Sulsel, Kantor Pertanahan Bone, Luwu Utara, dan Maros. (drw)