MAKALE, UJUNGJARI.COM — Pansus DPRD Tana Toraja melanjutkan pembahasan LKPJ Bupati Tana Toraja tahun 2023, Jumat pekan lalu.
Kali ini pansus menghadirkan empat OPD, selain Inspektorat Daerah Tana Toraja, juga Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Darrah (BPKPD), Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Lembang (BPMPL), dan BLUD RS Lakipadada.
Ketua Pansus Kendek Rante yang memimpin pembahasan, memberikan kesempatan ke empat OPD silih berganti memapaparkan realisasi program dan keuangannya.
Namun ada yang menarik dari laporkan Sekretaris BPMPL Andi Palloan dari 112 lemabng pengelola anggaran dana desa (ADD) tahun 2023, hanya 77 Lembang yang memasukkan laporan keuangan.
Sementara 35 lembang lainnya hingga sekarang belum memasukkan realisasi laporan keuangannya.
Kendek Rante mengatakan, fenomena pengelolaan dana desa di Tana Toraja tahun 2023 potensi berurusan dengan hukum.
“Padahal alokasi dana desa (ADD) merupakan dana perimbangan dari pusat yang diterima kabupaten untuk membiayai program pembangunan masyarakat di desa baik infrastruktur, maupun meningkatkan layanan kualitas pendidikan, kesehatan dan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Kendek Rante. (agus)