MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Jelang Musda Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, sejumlah pengurus Kwarda terpecah. Mulai dari elit, andalan Kwarda hingga pengurus Kwarcab 24 kabupaten/kota terjadi kubu-kubu.
Bagaimana tidak, mereka memiliki jagoan bakal calon ketua Kwarda masing-masing. Saking kerasnya persaingan untuk mengganti posisi ketua Kwarda Syahrul Yasin Limpo, mereka menghalalkan segala cara, bahkan melabrak semua aturan AD/ART dan undang-undang Gerakan Pramuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, yang membuat gaduh adalah para elit Kwarda Sulsel sendiri dalam hal ini OC dan SC Musda yang tidak patuh tehadap aturan AD/ART dan undang-undang Gerakan Pramuka.
Terkait penjaringan bakal calon ketua Kwarda misalnya, dari 8 nama bakal calon yang diusul oleh 24 Kwarcab, dua diantaranya dicoret tanpa alasan yang jelas. Justru dua nama yang dianulir itu merupakan figur yang dinilai sangat pantas memajukan gerakan pramuka di Sulawesi Selatan.
Dua nama balon yang tidak diakomodir itu adalah eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan mantan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman (ASS).
IAS sendiri disusung oleh lebih dari 12 Kwarcab termasuk Kwarcab Makassar. Sementara ASS diusung oleh Kwarcab Selayar.
“Saya juga heran, kenapa dua nama balon yang diusul oleh kwarcab tidak diakomodir. Padahal itu kan usulan resmi dari kwarcab, mestinya semua nama-nama yang disusul dimunculkan. Kalaupun nanti setelah dilakukan verifikasi kemudian ada tidak memenuhi syarat, baru digugurkan,” kata Saddang, pengurus Kwarcab Kabupaten Soppeng.
“Yang jadi pertanyaan juga, siapa panitia yang melakukan seleski dan verifikasi bakal calon? Syarat pencalonaan juga kita belum tahu seperti apa. Karna kita di Kwarcab hanya disuruh mengusul nama saja. Kan kalau hanya nama saja, harus semua nama yang diusung dimunculkan. Jangan langsung dihilangkan,” ujarnya.
Selain itu, ada beberapa pengurus Kwarda Sulsel tidak dimasukkan dalam OC dan SC Musda. Termasuk beberapa wakil ketua Kwarda dan beberapa andalan tidak masuk dalam panitia Musda.
“Kacau sekali ini Musda, ada segelintir oknum pengurus Kwarda yang memaksakan kehendaknya. Mereka setting aklamasi, supaya jagoannya duduk sebagai ketua Kwarda. Ini terlalu politis,” kata wakil ketua Kwarda Sulsel yang minta namanya tak disebut.
Terkait hal itu, salah satu panitia Musda mengatakan, semua yang protes-protes itu harus banyak belajar. Baca dan pahami baik-baik AD/ART dan undang-undang Gerakan Pramuka. “Jangan asal bicara, pahami dulu AD ART kemudian protes. Itumi susahnya, karna banyak sekali mau jadi pengurus,” kata salah satu pengurus Kwarda Sulsel yang tak ingin namanya disebut.
“Tidak bisa orang yang pernah terjerat hukum dicalonkan. Ini organisasi Gerakan Pramuka, pendidikan karakter. Dimana logikanya orang yang pernah di hukum, lalu dicalonkan sebagai ketua,” ujar dia.
“Jadi, kasih tahu yang protes-protes itu, suruhmi dulu belajar baik-baik. Suruh baca dan pahami itu AD ART gerakan pramuka,” ketusnya. (drw)
