MAKASSAR,UJUNGJARI.COM–Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan terlibat aktif dalam mengawasi jalannya pemilu 2024.
Bahkan untuk pengawasan pemilu ini, LHKP menggandeng puluhan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk turut aktif mengawal pelaksanaan demokrasi 2024. Rencananya, deklarasi awas pemilu ini akan berlangsung di Hotel Remcy Panakkukang Makassar, Minggu (14/1) siang ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sulsel, Dr Basti Tetteng mengatakan deklarasi awas pemilu 2024 akan dirangkaikan dengan dialog publik yang mengusung tema “Indonesia Bersaksi Awasi Pemilu”.
Dewan Pakar Majelis Hukum PP Muhammadiyah yang juga mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto akan menjadi salah satu narasumber. Selain itu juga ada pengamat hukum Fery Amsari, dan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.
Basti Tetteng menambahkan di akhir acara akan dilakukan deklarasi awas pemilu. Deklarasi itu merupakan salah satu ikhtiar untuk tetap menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap tegak.
“Pemilu yang berjalan dengan bermartabat, sama saja menegakkan martabat bangsa dan negara. Sedangkan pemilu yang dipenuhi kecurangan sama saja menginjak-injak martabat bangsa dan negara,” katanya.
Bersama sejumlah OMS, LHKP Muhammadiyah Sulsel mendorong semua elemen rakyat Indonesia, agar terlibat aktif dalam mengawasi pemilu. Karena nasib mereka sebagai rakyat Indonesi, turut ditentukan oleh kualitas pemilu yang akan berlangsung.
“Kami juga mendorong semua rakyat Indonesia, untuk tidak melakukan pembiaran ataupun pendiaman jika menemukan adanya tindak pelanggaran pemilu,” kata dosen Universitas Negeri Makassar ini.
Bati yakin penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU RI dan Bawaslu RI akan bisa melakukan tugas-tugasnya secara profesional dan berintegritas. Meski begitu, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada oknum di tubuh KPU RI dan Bawaslu RI yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan hal-hal demi kepentingan politik kandidat atau parpol tertentu.
“Kami percaya bahwa seluruh Kepala daerah, ASN, pihak BUMN, Pemerintah Desa, anggota TNI dan Polri akan bisa menjaga netralitasnya dalam menghadapi pemilu 2024. Namun kami sebagai rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam jika ada oknum dari yang kami sebut tadi tidak bersikap netral,” katanya lagi.
Para elite politik, calon anggota legislatif, kandidat presiden dan wakil presiden, serta semua tim pemenangan dimohon mampu menahan diri agar tidak melakukan tindak pelanggaran pemilu, apalagi berupaya memanfaatkan oknum penyelenggara pemilu.
Begitu juga ASN, Kepala Daerah, Pemerintah Desa, anggita TNI dan POLRI, demi mendapatkan keuntungan elektoral di pemilu 2024.
“Kami sebagai rakyat Indonesia berjanji akan menjaga martabat dan integritas pemilu 2024 dengan segala daya dan upaya. Kami akan protes, turun ke jalan dan bertindak jika kami menemukan adanya tindak pelanggaran pemilu yang terlihat dibiarkan oleh pihak-pihak yang berwenang,” katanya.
