MAKASSAR,UJUNGJARI.COM–Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo, SH, MH meminta pemerintah kota Makassar agar melakukan penguatan terhadap peran dan tugas pengawas sekolah.
“Selama ini profesi pengawas sekolah cenderung dianaktirikan dan terkesan sebagai tempat pembuangan. Padalah pengawas sekolah memiliki tugas berat dalam memonitoring penyelenggaraan pendidikan di semua satuan pendidikan,” kata Rudianto Lallo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini disampaikan Rudianto saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Penguatan Peran Pengawas Sekolah yang diselenggarakan Dewan Pendidikan Kota Makassar di Hotel Grand Maleo Makassar, Kamis (14/12).
Rudianto yang juga Ketua DPRD Kota Makassar ini mengatakan rakor ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama Dewan Pendidikan dalam mengembangkan kapasitas pengawas sekolah di Makassar.
Rakor dihadiri 75 orang yang berasal dari pengawas dan penilik sekolah di Makassar. Selain itu juga hadir sejumlah komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar dan staf Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Rakor menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya asesor BAN Sulsel, Dr Abdi, Koordinator Pengawas Disdik Makassar, Thamrin Paelori, Kadis Pendidikan Makassar, Muhyiddin, dan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Makassar, Yeni Rachman. Rakor dipandu anggota Dewan Pendidikan Makassar, Sulwan Dase.
Forum Curhat
Forum rakor menjadi ajang curhat para pengawas sekolah. Banyak keluhan yang muncul. Mulai dari kurangnya perhatian pemerintah kota, rendahnya kesejahteraan, hingga ruang kerja yang sangat tidak memadai.
“Jumlah pengawas dan penilik di Makassar sangat terbatas. Tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang ada. Rata-rata satu pengawas itu mengawasi 40 sekolah,” kata Ambo Ako, salah seorang pengawas.
Beberapa pengawas juga mengeluhkan rendahnya kesejahteraan yang mereka terima. Berbeda dengan pengawas sekolah di pemprov Sulsel yang setiap bulan menerima TPP, pengawas di Makassar hanya mengandalkan sertifikasi.
“Ada perlakuan berbeda pemerintah provinsi terhadap pengawas sekolah dibandingkan pemerintah kota Makassar terhadap pengawasnya,” kata salah seorang peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin menampung seluruh keluhan pengawas. Ia meminta Koordinator Pengawas mengidentifikasi kebutuhan pengawas agar dimasukkan dalam rancangan anggaran 2024 mendatang.
“Dinas Pendidikan Makassar akan berkomitmen melakukan penguatan terhadap pengawas. Termasuk peningkatan kompetensi dan kapasitas melalui workshop dan kegiatan lain,” kata Muhyidin. (pap)
