Gowa Dapat Dana TKD 2024 Rp1,6 Triliun

GOWA, UJUNGJARI.COM — Untuk tahun anggaran 2024 mendatang, alokasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Gowa mengalami kenaikan sekitar Rp170 miliar. Dengan kenaikan tersebut, TKD Gowa di tahun depan tersebut menjadi Rp1,6 triliun dari TKD tahun 2023 ini sebesar Rp1,4 triliun.

Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni menyampaikan itu saat menghadiri penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi TKD tahun anggaran 2024 di ruang rapat kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (13/12) kemarin.

Di hadapan forum tersebut Rauf mengatakan, pada alokasi dana TKD periode 2023 sebanyak Rp1,4 triliun dan pada periode 2024 nanti, Kabupaten Gowa menerima sebanyak Rp1,6 triliun.

“Penggunaan dana transfer pada 2024 mendatang tentunya akan digunakan sesuai dengan yang telah direncanakan pada APBD 2024,” papar Wakil Bupati Gowa ini.

Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mengatakan, membangun wilayah Sulawesi Selatan tidak hanya dengan menggunakan APBD. Sehingga, dana TKD tersebut sangat dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan penerapan program pembangunan yang ada.

“Kami berharap dana TKD ini dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah untuk mengembangkan komoditas pertanian dan holtikultura. Jadi, saya ingin upaya ini ada hasilnya, seperti memanfaatkan pengembangan pertanian,” kata Pj Gubernur Sulsel.

Bahtiar menyebutkan, pada anggaran belanja negara Sulawesi Selatan di 2024 ditetapkan sebesar Rp54,77 triliun. Dimana terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp22,97 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp31,8 triliun.

“Belanja negara tersebut terbagi ke dalam 763 satuan kerja, sembilan KPPN dan 25 pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan,” sebut Bahtiar.

Dikatakannya, belanja negara tersebut pun diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Dimana, melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Juga untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi sumber daya alam (SDA), deregulasi dan penguatan institusi.

“Pemerintah akan melakukan penguatan belanja yang lebih baik. Dimana dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan, serta berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Program subsidi dan perlindungan sosial akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program,” kata Bahtiar. –