Kritik Mutasi Pejabat, Ketua DPRD Takalar Tuai Sorotan, Ansar: Masalah Air Bersih Jauh Lebih Penting dari Mutasi

TAKALAR, UJUNGJARI--Adanya sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar Ir.Darwis Sijaya, terkait  kinerja Penjabat Bupati (PJ) Takalar, Dr. Setiawan Aswad yang dinilai lamban melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar, menuai reaksi serta kritik.

“Kok tiba tiba Ketua DPRD Takalar menyoroti soal mutasi pejabat yang lamban. Ini Ada apa ya?. Mutasi itu sepenuhnya hak eksekutif. Legislatif tidak bisa terlalu jauh mencampuri, apalagi mau mengintervensi, ” tegas Direktur Masyarakat Antikorupsi Sulsel (Laksus), Muhammad Ansar, Rabu (22/11/2023).

Menurut Muhammad Ansar, banyak hal serta masalah yang jauh lebih penting yang seharusnya diperhatikan para legislator Takalar.  Salah satunya, masalah  krisis air bersih, yang selama musim kemarau ini, sangat meresahkan  masyarakat Takalar, khususnya di Kecamatan Mangarabombang. Hal lain, kata dia,  maraknya penambangan liar di beberapa kecamatan yang banyak diprotes masyarakat. Belum lagi, maraknya penimbunan BBM subsidi di Kabupaten Takalar.

“Tiga masalah yang saya sebutkan tadi seharusnya menjadi perhatian  serta atensi DPRD Takalar, karena bersentuhan dengan masyarakat banyak. Sejatinya DPRD pro aktif melakukan hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan OPD terkait bahkan dengan Penjabat Bupati. Itu baru namanya fungsi pengawasan. Nah. Kok ini, Ketua DPRD justru mengkritik mutasi pejabat yang lamban,” tanya Ansar seraya tersenyum.

Menurut Muhammad Ansar, yang harus diingat, tupoksi legislator itu menyangkut tiga hal yakni, legislasi, pengawasan dan regulasi. Dan soal mutasi itu sepenuhnya hak progeratif dari eksekutif, jangan terlalu dicampuri jauh apalagi sampai memberikan statemen bernada kritik di media massa.

“Jangan terlalu jauh mencampuri. Wajar kalau masyarakat menduga duga, dengan adanya kritik seperti itu, apalagi yang mengkritik pejabat negara. Harus diingat komunikasi yang harmonis serta efektif, juga menjadi bagian dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Ansar.

Kritik lainnya datang dari, Resky Daeng Ngati, Ketua LSM Sidonding-donding.  Dia sangat  menyayangkan komentar ketua DPRD Takalar di salah satu media online yang menyorot, soal lambannya mutasi pejabat di Pemkab Takalar.

“Saya sangat  menyayangkan komentar Ketua DPRD Takalar terkait kinerja PJ Bupati yang di anggap menunda nunda mutasi. Kiranya Ketua DPRD Takalar jangan terlalu jauh  intervensi terkait mutasi itu. Masih banyak hal yang dialami masyarakat Takalar yang jauh lebih penting dan harus diperhatikan DPRD Takalar, bukan hanya mutasi,” katanya.

Sejatinya, Ketua DPRD Takalar lebih fokus  menjalankan tupoksinya. Kata dia. Pemkab Takalar harus teliti dalam melakukan mutasi pejabat, apalagi menjelang pemilu, dan mutasi sepenuhnya adalah wewenang eksekutif. “Mutasi harus  teliti dan tetap mengacu pada regulasi dan aturan dari BKN, tandasnya. (sj)