ikut bergabung

Ubah Kebijakan Walikota Sebelumnya, Forum Satgas Palopo Minta Kemendagri Evaluasi Asrul Sani

Sulsel

Ubah Kebijakan Walikota Sebelumnya, Forum Satgas Palopo Minta Kemendagri Evaluasi Asrul Sani

PALOPO, UJUNGJARI — Ratusan Satuan Tugas (Satgas) Peduli Kota Palopo menyegel kantor walikota, Senin (30/10/2023).

Mereka mendesak kepada Mendagri untuk segera mengevaluasi Penjabat walikota Palopo, Asrul Sani.

Itu lantaran Asrul diduga merubah kebijakan walikota Palopo sebelumnya terkait insentif Satgas Kelurahan.

“Kebijakan Pj. Walikota Asrul Sani berdampak pada kekecewaan oleh Satgas Peduli Kota yang dimana hak insentif yang harusnya mereka telah terima utk pembayaran masa kerja bulan Juni-Agust-Sept tidak diberikan. Kebijakan tersebut dapat menghentikan pelaksanaan tugas dari Satgas Peduli Kota Palopo yang telah dibentuk atas kebijakan pejabat definitif sebelumnya,” kata Jendral Lapangan Aksi, Muhajir.

Muhajir membeberkan kehadiran Satgas Kelurahan selama ini sangat membantu kerja pemerintahan di tingkat kelurahan.

“Tujuannya yakni menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyelenggaraan penanggulangan bencana, serta menyelenggarakan kepedulian terhadap lingkungan. Sejak pembentukannya, Satgas Peduli Kota Palopo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Palopo,” jelas Ochank sapaan akrab Muhajir.

Ochank membeberkan, sejak terjadinya pergantian kepemimpinan yakni berakhirnya masa jabatan Walikota Definitif pada tanggal 26 September 2023, maka Pemerintahan Kota Palopo dipimpin oleh Penjabat Walikota Palopo Asrul Sani. Sementara dalam APBD Perubahan diketahui telah mengeluarkan kebijakan Penyesuaian/mengalihkan anggaran Satgas pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp. 864 Juta Rupiah yang nota bene untuk pembayaran 2 (dua) kali triwulan terhitung untuk pembayaran bulan Juni-Agust-Sept dan Okt-Nov-Des untuk 960 orang Satgas Peduli Kota.

Baca Juga :   Hindari Wabah Virus Corona, Personil Polsek Maritengngae Edukasi Siswa Tentang Jaga Kesehatan

Sementara mencermati dasar pembentukan Satgas Peduli Kota Palopo yakni Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 100.3.3.3/158/B.Hukum, tidak pernah dicabut atau dibatalkan sehingga masih berlaku dan harus dilaksanakan secara konsekuen oleh Penjabat Walikota Palopo selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palopo.

“Dalih kebijakan Pj Walikota Palopo yang menghentikan/mengalihkan pembayaran insentif Satgas adalah sangat tidak berdasar. Dengan demikian kebijakan Pj Walikota tersebut harus dimaknai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya melarang setiap Penjabat Gubernur, Bupati/Walikota untuk membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya,” tegasnya.

dibaca : 49

Laman: 1 2



Komentar Anda

Berita lainnya Sulsel


Populer Minggu ini

Arsip

To Top