GOWA, UJUNGJARI.COM — Setelah mendapatkan injeksi dana hibah untuk pengawasan dalam Pilkada 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gowa pun berjanji siap memaksimalkan pengawasan dalam seluruh tahapan Pilkada Gowa pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Gowa Saparuddin usai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2024 ditandatangani oleh Bupati Gowa bersama pihak KPU Gowa Jumat (29/9) pekan kemarin di Baruga Karaeng Galesong, Pemkab Gowa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan NPHD Gowa itu disaksikan Pj Gubernur Sulsel Bachtiar Baharuddin, Ketua DPRD Gowa Rafiuddin serta dua komisioner Bawaslu Sulsel masing-masing Syaiful Jihad dan Samsuar Saleh dan komisioner KPU Sulsel Tasrif, sejumlah anggota DPRD Gowa, para pimpinan SKPD Gowa, para Camat dan Kades/Lurah se Gowa.
Dalam hibah itu, Bawaslu dialokasikan biaya pengawasan sebesar Rp15 miliar dari Rp 90 miliar yang disiapkan Pemkab Gowa untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gowa 2024 tersebut.
Rp90 miliar itu peruntukkannya adalah Rp60 miliar untuk KPU, Rp15 miliar untuk Bawaslu dan Rp15 miliar lagi untuk pengamanan Pilkada.
Terkait dana hibah yang kini sudah masuk ke rekening Bawaslu Gowa tersebut, Saparuddin meyakinkan bahwa Bawaslu akan menggunakan anggaran tersebut secara transparan dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Dana Hibah yang diberikan Pemkab Gowa ini merupakan sebuah komitmen tanggung jawab besar bagaimana peran dan fungsi kami sebagaimana penyelenggara bidang pengawasan dalam Pilkada 2024 mendatang. Tentunya karena ini adalah hibah uang negara maka tentu akan kami digunakan dengan bijak untuk memaksimalkan fungsi pengawasan Bawaslu nanti. Karena itu, kami minta kepada jajaran Bawaslu dapat memaksimalkan pengawasan ini,” kata Ketua Bawaslu Gowa Saparuddin saat dihubungi Senin (1/10).
Saparuddin pun berharap sinergitas Pemkab Gowa tersebut, bisa menghadirkan Pilkada yang aman, kondusif di Kabupaten Gowa ini.
Sebelumnya, Bupati Gowa Adnan Purichta mengatakan, Pemkab Gowa memang merespon dengan cepat proses NPHD, apalagi sejak keluarnya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
“Kita langsung melakukan konsolidasi bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dan juga berkonsultasi ke DPRD untuk bisa segera melakukan beberapa koreksi terkait dengan program-program yang berjalan pada tahun ini. Kita prioritaskan yang menjadi kewajiban dari beberapa program yang kita tunda. Dan kitalah (Pemkab Gowa) yang pertama di Sulsel menandatangani NPHD ini,” jelas Adnan sebelumnya. –
