PULANG PISAU – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kawasan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Jumat (1/9/2023).
Sebanyak 18 anggota Komisi IV melihat langsung kondisi terkini lahan yang digadang-gadang jadi lumbung pangan itu. Peninjauan ini dilakukan di Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau. Rombongan ini dipimpin oleh Djarot Saiful Hidayat, beserta 17 orang anggota lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kedatangan kami kesini untuk melihat langsung kondisi terkini. Ini untuk menentukan program ini bermanfaat atau tidak, layak dilanjutkan atau tidak, layak diberi bantuan dari pusat atau tidak,” ujar Djarot Saiful.
Hasilnya menurut Jarot, program ini sangat layak untuk dilanjutkan, dan pihaknya tentu akan mengupayakan anggaran bantuan dari pemerintah pusat di tahun 2024 nanti. Meskipun demikian, Jarot menilai masih ada beberapa hal yang harus dibenahi terutama terkait tata kelola air atau infrastruktur irigasi/drainase.
Hadir juga dalam rombongan ini Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Kadis TPHP Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti, Kepala OPD lainnya serta Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang dan beberapa perwakilan K/L lainnya yang terkait seperti dari BRGM, Bapanas, dll.
Rombongan Komisi IV mengajak beberapa petani setempat untuk berdialog secara langsung, dan meminta untuk jujur mengungkapkan kondisi yang sebenarnya terkait manfaat, kendala dan harapan petani.
“Dari hasil diskusi itu kami mendapat informasi dari petani langsung, juga dari kepala daerah baik dari Gubernur Kalteng yang diwakili Wagub Edy dan juga Bupati Pulang Pisau, bahwa food estate ini memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya petani, lanjutnya.
Sementara, Bambang Purwanto anggota Komisi IV DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Tengah, turut berharap food estate ini menjadi salah satu solusi di Indonesia terkait merosotnya luasan lahan sawah, khususnya di Jawa yang umumnya banyak terkonversi menjadi perumahan dan untuk pabrik maupun fasilitas umum seperti jalan tol, sehingga perlu perluasan lahan baru untuk pertanian di luar pulau Jawa.
“Dan kebetulan di Kalimantan Tengah ada, kemudian ada petaninya dan semuanya siap. hanya saja mash terdapat hal-hal yg harus dibenahi walaupun hasil sudah bagus masih ada kekurangan, ada kelemahan yaitu infrastruktur pengairannya belum semuanya terpasang dengan baik sehingga ini juga akan mengganggu,” ujar Bambang.
Bambang mendapatkan informasi petani adanya kendala sumber air dari irigasi primer dan sekunder, dimana hal ini merupakan kewenangan Kementerian PUPR. Dirinya mengatakan bersama Komisi IV siap untuk mendorong Kementerian PUPR agar segera menyelesaikan hal ini.
“Secara umum program Food Estate ini sudah dalam on the track atau sudah bagus sehingga layak dilanjutkan. Hanya saja perlu dilakukan evaluasi kendala-kendala program ini, yang antara lain kami menyoroti terkait fasilitasi pengairan/irigasi/drainase yang harus juga segera dibenahi untuk bisa berproduksi maksimal seperti di Jawa,” kata Bambang.
Produksi Meningkat
Dalam diskusi rombongan Komisi IV DPR RI bersama petani, terungkap produksi di food estate Pulang Pisau terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari sejak dimulai dengan hasil 2,5 ton per ha, meningkat menjadi 3,5 ton per ha dan hari ini syukur sudah bisa mencapai 5,5 ton per ha.
“Ada peningkatan bertahap. Karena ini lahannya lahan rawa yg bersifat asam memang tidak bisa disamakan dengan dengan di Jawa. Namun dengan pendampingan dan bantuan pusat semakin meningkat,” ujar Jarot.
Terkait harga gabah kering panen (GKP), petani mengungkapkan rasa puasnya. Saat ini harga GKP mencapai Rp 7.000 sehingga Nilai Tambah Petani (NTP) juga turut naik di atas 100.
“Sekarang harganya cukup bagus. Tadi kita tanya gabah kering panen (GKP) itu Rp 7.000 yang berarti NTP-nya itu lebih dari 110. Ini bagus ya,” lanjutnya.
Sementara itu Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas kunjungan Komisi IV dan Kementan ini. Dengan adanya kunjungan ini dirinya yakin petani semakin semangat untuk mengembangkan kawasan food estate ini.
“Sebagaimana kita ketahui dari keterangan masyarakat tadi, kelompok tani, Pak kades nya juga, perkembangannya juga kan cukup baik. jauh positif kalau dibandingkan sebelum hadirnya program Food Estate,” ujar Edy Pratowo.
Menurut Wagub Kalteng ini, sejak kedatangan Presiden Jokowi dan penetapan kawasan food estate, pembangunan infrastruktur khususnya jalan meningkat drastis.
“Saat ini kita hanya meminta bantuan infrastruktur setelah produksi atau untuk hilirisasi agar dibangun seperti RMU (Rice Milling Unit) modern. Supaya hasil produksi di sini menghasilkan nilai tambah dengan baik,” tambahnya.
Karena optimisme tersebut, meski pada tahun 2023 bantuan pusat untuk food estate dihentikan, pemerintah Kalimantan Tengah tetap menyiapkan anggaran untuk pengembangan food estate. Pasalnya, dari tahun ke tahun, program ini terbukti bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Edy menjelaskan anggaran pemerintah pusat tidak tersedia di tahun 2023 ini, pemda provinsi tetap menyiapkan anggaran, meski sifatnya pembinaan. Misalnya dalam penyediaan bibit dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti bibit IR 42 dan PB 42 untuk padi.
“Nah, tentu kita berharap kedepan terus dilanjutkan program food estate ini dan mendapat bantuan lagi di tahun 2024,” tutupnya. (bs)
